Minut– Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus menunjukkan komitmen dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Upaya ini mendapat dukungan penuh dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang mengunjungi Kantor Bupati Minahasa Utara untuk meningkatkan sinergi pengawasan. Jumat, (29/11/2023)
Dipimpin Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Bambang Ari Setiono, bersama Koordinator Pengawasan Bidang P3APIP, Robit Durori, kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi antara BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Minahasa Utara.
Fokus utama adalah peningkatan kapasitas APIP dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, serta bebas dari potensi penyimpangan.
- Bupati FDW Apresiasi Jajaran Polres Minsel Dalam Lakukan Pembinaan Melalui Program Polisi Cilik dan Patroli Keamanan Sekolah
- RSUD Kolonodale Jalani Kredensial BPJS, Layanan CT Scan Segera Hadir di Morut
- PLN Goes To You: Semarakkan Hari Pelanggan Nasional 2026, PLN UP3 Gorontalo Hadir Menyapa Pelanggan
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi APIP untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“APIP berperan strategis dalam menjaga transparansi keuangan daerah serta mencegah potensi kerugian negara. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas mereka menjadi prioritas kami,” ujar Joune.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Minahasa Utara bersama BPKP akan menggelar berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis yang berfokus pada isu-isu terkini pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, dukungan berupa akses terhadap teknologi informasi modern dan sumber daya tambahan akan diberikan untuk memperkuat pengawasan internal.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan APIP sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin transparan dan bebas dari korupsi.
“Dengan kompetensi yang terus ditingkatkan, APIP diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis untuk mencegah penyimpangan serta mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di Minahasa Utara,” tambah Joune.
Kolaborasi antara BPKP Sulut dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara ini tidak hanya mencerminkan sinergi yang kuat tetapi juga menjadi wujud nyata dari komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. (T3/*)
