Sulut – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven O.E. Kandouw mengatakan, penguatan program terhadap perlindungan perempuan dan anak sangat penting untuk diseriusi secara bersama, terlebih bagi instansi dan pihak-pihak terkaitnya.
“Jangan kendor. Harus bersemangat dengan melibatkan semua pihak baik tokoh agama dan masyarakat,” ungkap Kandouw saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak (PPKA) Provinsi Sulut di Manado, Kamis (19/9/2019).
Lanjut Kandouw, secara nasional untuk perempuan dan anak dari aspek partisipasi gender, Sulut menempati peringkat atas atau paling baik di Indonesia.
“Begitu juga kasus eksploitasi perempuan dan anak, kita cukup rendah,” tandas Wagub.
- PLN Siap Optimalkan Energi Surya, PLTS 100 GWp Dorong Efisiensi dan Penguatan Energi Domestik
- Kinerja UPTD Pendapatan Wilayah XII Morut Tunjukan Tren Positif, Masih Tri Wulan III, Realisasi PKB Tembus 104 Persen
- Presiden Prabowo dan Presiden Putin Bertemu di Vladivostok, Tegaskan Strategisnya Hubungan Indonesia-Rusia
Kandouw juga menekankan soal sinergi dan koordinasi penguatan program perlindungan anak, baik dari provinsi dan pemerintah daerah (pemda) di kabupaten dan kota, serta stakeholder terkait.
“Mantapkan koordinasi dan sinergi agar program ini bisa lebih maksimal di semua daerah,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Wagub Kandouw mengimbau instansi terkait yang menangani kasus kekerasan atau pelecehan seksual dan trafficking terhadap perempuan dan anak untuk menindak tegas semua pelakunya agar ada efek jera.
“Perempuan dan anak harus dilindungi, karena masa depan bangsa ada pada perempuan dan anak,” tutup Kandouw.
Dalam Rakor PPKA yang diinisiasi Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Sulut dihadiri sejumlah narasumber dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Sulut, Mieke Pangkong, Kepala Biro Kesra dr Kartika Devi Kandouw-Tanos, Kepala Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut, Grace Punuh, Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Sulut, Kompol Elizabeth Getroida, TP PKK Sulut dan instansi terkait di kabupaten/kota. (*/JM)
