Sulut – Sekdaprov Sulawesi Utara Edwin Silangen memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah antara Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sulut dengan Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri, ATR/BPN Wilayah Sulut, DJP Wilayah Suluttenggomalut dan Bank SulutGo di Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur, Senin (9/9/2019).
Dalam rakor, nampak hadir Koordinator Wilayah IX KPK Budi Waluya, jajaran Kejati Sulut, ATR/BPN Sulut dan Bank SulutGo.
Sebagai informasi, penandatanganan nota kesepahaman tersebut akan digelar di tempat yang sama pada Selasa besok (10/9/2019).
Pada kesempatan itu, Silangen mengatakan, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah maka setiap pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan setiap potensi pendapatan daerahnya.
- Tim Futsal Setwan Sulut Pastikan Lolos Ke Babak Gugur : Sapu Bersih Kemenangan Di Penyisihan Group
- Rinny Silangen-Tamuntuan : Keberhasilan Suami Tak Lepas Peran dan Dukungan dari Seorang Istri
- Bupati FDW Apresiasi Jajaran Polres Minsel Dalam Lakukan Pembinaan Melalui Program Polisi Cilik dan Patroli Keamanan Sekolah
“Kemudian dalam hal pengelolaan pendapatan daerah untuk senantiasa menghindar dari terjadinya kesalahan dalam penanganan potensi daerah serta menjauhi terjadinya fraud dan tindakan korupsi,” kata Silangen.
Disamping itu, Silangen juga menyinggung soal manajemen aset. Sekdaprov mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota yang menguasai aset untuk mempercepat sertifikasi tanah aset Pemda.
Lebih jauh, Sekdaprov Silangen mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas perhatiannya dalam berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sulut. (*/JM)
