MINSEL – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melaporkan 11 pejabat Pemkab Minsel ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN.
Laporan terpaksa dilayangkan karena 11 pejabat ini diduga telah melanggar netralitas sebagai ASN.
Anggota Bawaslu Minsel Franny Sengkey SE menjelaskan, 11 pejabat dimaksud sebelumnya telah diperiksa berdasarkan laporan masyarakat.
“Dari hasil pemeriksaan, kami menetapkan mereka sebagai terduga pelanggar netralitas ASN. Diduga kuat pejabat-pejabat ini melanggar netralitas dalam momentum pemilihan serentak ini,” ujar Sengkey via telepon, Kamis (01/10/2020).
- Pimpin Pantukhir Seleksi Paskibraka Sulut 2026, Ini Pesan Gubernur Yulius Selvanus
- Kakan ATR/BPN Morut Bersama Jajaran Ikuti Sosialisasi Daring, Rencana Lauching Layanan Pengukuran Terjadwal
- Bupati Michael Thungari Resmikan Ruang Rawat Inap Jiwa Di RSD Liun Kendage Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe
Bawaslu menurut dia tidak memberikan sanksi terhadap para pejabat itu. Sebab menyangkut sanksi, menjadi wewenangnya KASN.
“Intinya mereka dilaporkan ke KASN dan soal sanksi itu ranahnya KASN,” tukasnya.
Pemeriksaan terhadap 11 pejabat esselon II, III dan IV ini membuktikan Bawaslu Minsel bekerja optimal guna menyukseskan Pilkada Serentak 2020. (*nal)
