Manado-Tudingan bahwa Pemprov Sulut menjadi penyebab hingga tak terbayarnya gaji 2 bulan Tenaga Kesahatan (Nakes) di Pemkab Talaud, ternyata tidak benar.
Hal ini diakui Staf Khusus Bupati Talaud, Jimmy Tindi kepada wartawan usai pertemuan dengan pihak Pemprov Sulut terkait APBD-P 2023 Kabupaten Kepulauan Talaud.
“Persoalan nakes ini adalah persoalan teknis ketidakpatuhan oknum yang ada di Pemerintah Kabupaten Talaud,” ungkapnya.
Dia menuturkan gaji Nakes sebenarnya telah dianggarkan satu tahun penuh. Namun ada oknum pejabat yang disebutnya mengutak-atik sistem sehingga anggaran untuk pembayaran gaji tidak mencukupi.
- Diresmikan Presiden Prabowo, Pemkab Minsel Dukung Pengoperasional 1.061 Unit KDKMP
- Bupati Michael Thungari Beri Dukungan dan Apresiasi Serta Motivasi Bagi Ke Empat Siswa Peserta Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Sulawesi Utara
- Wabup Vasung Hadiri Groundbreaking 10 Gudang Pangan Polri dan Launching Operasional 166 SPPG
Pemkab kemudian menganggarkannya dalam APBD Perubahan 2023. “Bupati sudah mengambil langkah tegas terkait oknum ini,” tukas Tindi.
Dia bersama beberapa perwakilan yang bertemu dengan pejabat terkait Pemprov Sulut, berharap APBD Perubahan dapat segera terealisasi.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulut sendiri telah melakukan tahapan evaluasi APBD Perubahan secara profesional.
Pemprov juga memfasilitasi pertemuan Banggar DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan Tim TAPD Pemkab Talaud, Rabu (8/11/2023) besok. Ini sebagai bentuk dukungan Pemprov dalam membantu mencarikan solusi terbaik.
“Mudah-mudahan semua bisa hadir supaya besok ada titik temu yang bisa diambil terkait dengan evaluasi APBD Perubaha Kabupaten Kepulauan Talaud,” ungkap Kepala BKAD Provinsi Sulut, Clay Dondokambey. (*)
