Minut-Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mulai menggeser orientasi kebijakan anggaran dari sekadar membiayai pembangunan menuju penguatan ketahanan daerah menghadapi ancaman perubahan iklim dan bencana.
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda menegaskan, kondisi kekeringan berkepanjangan, berkurangnya ketersediaan air hingga potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus menjadi pertimbangan serius dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Penegasan itu disampaikan Joune Ganda dalam rapat paripurna DPRD Minahasa Utara dengan agenda Pembicaraan Tingkat I atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2027, Sabtu (12/9/2026).
Joune mengatakan, perkembangan kondisi iklim yang dipantau BMKG menunjukkan fenomena El Niño pada 2026 berkembang dengan intensitas sangat kuat dan sebelumnya diproyeksikan dapat berlangsung hingga awal 2027.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperbesar risiko kekeringan, menekan ketersediaan air, mengganggu produktivitas pertanian, meningkatkan ancaman karhutla serta memberi tekanan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“APBD Tahun Anggaran 2027 didesain bukan hanya untuk membiayai pembangunan dalam kondisi normal, tetapi juga untuk memastikan ketahanan daerah menghadapi perubahan iklim dan berbagai risiko bencana,” tegas Joune.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh bersikap menunggu hingga bencana terjadi baru kemudian menyiapkan anggaran.
Kebijakan fiskal daerah, kata Joune, harus mulai bergeser dari pola responsif terhadap bencana menuju pendekatan yang lebih preventif, adaptif dan berbasis risiko.
“Penyusunan APBD 2027 harus semakin berkualitas, adaptif dan efektif serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah Minahasa Utara diproyeksikan mencapai Rp1.182.568.834.857,05.
Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp177.858.508.809,33 atau 15,04 persen.
Sementara pendapatan transfer mencapai Rp992.207.513.516,72 atau 83,90 persen.
Adapun lain-lain pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diproyeksikan sebesar Rp12.502.812.531 atau 1,06 persen.
Di sisi belanja, total belanja daerah dirancang sebesar Rp1.183.568.834.857,05.
Belanja operasi masih menjadi komponen terbesar dengan alokasi Rp902.409.878.849,53 atau 76,24 persen dari total belanja.
Kemudian belanja modal diproyeksikan sebesar Rp86.388.642.464,49 atau 7,30 persen.
Belanja modal tersebut mencakup pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi serta aset tetap lainnya.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan Rp4 miliar untuk belanja tidak terduga atau 0,34 persen dari total belanja. Anggaran ini disiapkan untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Sementara belanja transfer diproyeksikan sebesar Rp190.770.313.543,03 atau 16,12 persen.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp2 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1 miliar diarahkan untuk investasi pemerintah daerah melalui penyertaan modal pada Bank SulutGo.
Joune menegaskan, APBD 2027 memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Minahasa Utara.
Tema pembangunan 2027 ditetapkan “Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Menuju Minahasa Utara Hebat sebagai Hub Logistik yang Maju dan Berkelanjutan.”
Sejumlah agenda strategis akan menjadi bagian dari arah pembangunan tersebut.
Di antaranya pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dan limbah B3 yang pendanaannya bersumber dari hibah Pemerintah Korea Selatan, pembangunan SPAM Regional Bimatara, peningkatan aktivitas pariwisata pada DPP Manado-Likupang sebagai kelanjutan pengembangan kawasan ekonomi khusus pariwisata dan DPSP, serta pengembangan pusat pertumbuhan kawasan perbatasan di kecamatan prioritas.
Minahasa Utara juga masuk dalam pengembangan program Water, Energy, Food Security for Regional Integrated Development (WEFSRID) melalui kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat aspek air, energi dan ketahanan pangan dalam pembangunan wilayah.
Menurut Joune, seluruh agenda tersebut harus berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan daerah terhadap perubahan iklim.
“Mari kita satukan langkah dan pikiran, jadikan momentum penyusunan anggaran ini sebagai ikhtiar bersama untuk melindungi masyarakat Minahasa Utara dari ancaman krisis iklim, sekaligus memastikan pembangunan daerah tetap berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Namun, Joune mengingatkan angka pendapatan maupun belanja dalam rancangan APBD 2027 masih berpotensi mengalami perubahan.
Penyesuaian tersebut berkaitan dengan perubahan alokasi dan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang akan ditetapkan pemerintah pusat pada tahapan penyusunan APBD berikutnya.
Karena itu, pembahasan bersama DPRD dinilai penting untuk memastikan kebijakan anggaran tetap transparan, akuntabel, efektif, efisien dan tepat sasaran.
Joune berharap pembahasan Raperda APBD 2027 berlangsung konstruktif, objektif dan bertanggung jawab.
Ia juga meminta kemitraan dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif terus dijaga agar seluruh tahapan pembahasan APBD dapat diselesaikan tepat waktu.
“Sehingga seluruh kebijakan anggaran yang kita sepakati benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah,” kata Joune.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin William Lotulung bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan anggota DPRD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Minahasa Utara Vonny Adel Rumimpunu bersama para wakil ketua DPRD. (T3/*)
