Manado-Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menggulirkan program strategis nasional pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia.
Program ini dirancang untuk memberikan hunian layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, pelaksanaan program ini kini berada di bawah komando Hujarat Lohi sebagai Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sulawesi I yang baru.
“Pembangunan rumah subsidi tidak boleh asal jadi. Kualitas bangunan, volume, hingga lokasi harus sesuai standar. Ini menyangkut hak dasar masyarakat,” tegas Hujurat.
Ia menegaskan bahwa BP3KP Sulawesi I bertanggung jawab dari perencanaan hingga pengawasan mutu pembangunan rumah dan kawasan permukiman.
Sebagai bentuk keterbukaan, Hujurat juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan pengembang yang tidak mematuhi standar pembangunan.
“Kami siap menindaklanjuti informasi di lapangan. Rumah subsidi tetap harus bermutu, karena program ini menyangkut kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Hujarat menambahkan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak swasta.
“Kolaborasi adalah kunci. Kami tidak bisa jalan sendiri. Target tercapai jika semua pihak berjalan searah dan saling mendukung,” tutupnya.
Melalui kepemimpinan baru di BP3KP Sulawesi I, pemerintah berharap pembangunan rumah rakyat di kawasan timur Indonesia dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. (T3)
