Sulut– Kepala Peerwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara Ir. Diano Tino Tandaju, ST.M.Erg, mengikuti kegiatan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (KOREN II) Program Bangga Kencana TA 2025 yang efektif dan efisien dalam mencapai sasaran/Target Rencana Kerja BKKBN 2025.
Kagiatan yang di laksanakan di Hotel Claro Makassar, Senin 30 September s/d 4 Oktober 2024 ini di buka Plt Kepala BKKBN RI. Dr. Sundoyo, SH.MKM.M.Hum di hadiri oleh Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo,Sp.OG (K) Kepala BKKBN RI sejak tahun 2019 – 2024, Sestama BKKBN RI Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, Jajaran Pejabat Tinggi Madya, Jajaran Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator Tim Perencana BKKBN Se Indonesia.
Selain itu, hadir Pula Jajaran Pemerintah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman mewakili Plt Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Sekprov Sulsel, dan dalam sambutannya menyebutkan bahwa saat ini ada dua metode pengukuran dalam mengetahui kasus stunting di Indonesia, yang menyebabkan adanya perbedaan data.
“Seandainya bisa disatukan, kita pakai e-PPGM karena itu basisnya di puskesmas,” kata Jufri. Jufri juga mengapresiasi pemilihan Makassar sebagai lokasi kegiatan ini.
“Terima kasih telah memilih Makassar sebagai tempat penyelenggaraan, ini merupakan kontribusi yang luar biasa bagi Sulsel,” Ucapnya.
Plt BKKBN RI menyampaikan Apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel yang sudah mempersiapkan diri sebagai Tuan Rumah pelaksanaan KOREN II. Di jelaskan bahwa penyusunan anggaran 2025 merupakan langkah strategis dalam menyambut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Sundoyo menekankan agar perencanaan program BKKBN di seluruh Indonesia difokuskan pada pencapaian hasil maksimal. Oleh karena itu, penyusunan renstra dan alokasi anggaran harus berorientasi pada target yang ditetapkan oleh RPJPN.
Sundoyo mengakui bahwa beberapa target BKKBN hingga triwulan ketiga 2024 belum tercapai. Ia menilai perlu adanya evaluasi, terutama terkait pembiayaan dan fokus pelaksanaan kegiatan.
“Kita perlu mengevaluasi, apakah masalahnya terletak pada pembiayaan atau kurangnya fokus dalam pelaksanaan,” ujar Sundoyo.
Ia menyampaikan bahwa pagu definitif BKKBN sebesar Rp4,3 triliun, di mana lebih dari Rp3 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai yang mencapai 21 ribu orang, dianggap kurang ideal untuk mencapai target penurunan stunting.
Sundoyo juga menekankan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran untuk program BKKBN di daerah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Ia berencana melibatkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam pengawasan keuangan agar anggaran yang dikeluarkan sejalan dengan hasil yang diharapkan.
Selain itu, ia menyinggung serapan anggaran BKKBN hingga triwulan ketiga 2024 yang baru mencapai 77 persen.
Untuk mencapai target penyerapan sebesar 99 persen seperti tahun 2023, BKKBN perlu bekerja lebih keras.
Namun, penyerapan anggaran harus mempertimbangkan output yang dicapai, Sundoyo juga berharap agar konsolidasi perencanaan dan anggaran ini menghasilkan program yang selaras dengan visi-misi presiden terpilih dan tersusunnya perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahun anggaran 2025 melalui aplikasi SAKTI di seluruh unit kerja eselon II, dan tersusunnya perencanaan program/kegiatan dan anggaran tahun
anggaran 2025 melalui aplikasi SAKTI di seluruh satker Perwakilan BKKBN Provinsi.
Dalam kegiatan ini, Kaper BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, ST. M.Erg, berharap dalam pelaksanaan KOREN II , tim perencanaan sulut dapat semaksimal mungkin menyusun perencanaan program kegiatan dan anggaran tahun 2025.
Pada Kegiatan ini, turut mendampingi Kaper BKKBN Sulut Sekban Lady D Ante, SPd, M.A.P, Ketua Pokja Adv Umum dan Humas Ferrow R.I Ratu,ST, Ketua Pokja Perencana Alfira Dilapanga, SKM bersama Tim Perencana. (*J.Mo)
