Manado – Walikota Manado, DR. Ir. GS Vicky Lumentut, SH, M.Si, DEA, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Antara Pemerintah Pusat Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), yang dibuka Oleh Presiden Joko Widodo. Bertempat di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan, banyaknya negara di dunia tengah menuju resesi lantaran adanya ketidakpastian ekonomi dunia. Sehingga, ia patut bersyukur karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa di atas 5%.
“Kita melihat negara lain yang dulu tumbuh 7% sekarang minus. Yang 10% turun. Kita patut syukuri pertumbuhan di atas 5%,” ujarnya. Kepala Negara mengingatkan, saat ini interaksi masyarakat sudah sangat mudah melalui SMS hingga Whatsapp. Pemerintah, kata dia, harus mengantisipasi perubahan perilaku masyarakat tersebut.
“Oleh sebab itu, hati-hati dalam menangani peristiwa sekecil apapun. Melihat sekecil apapun jangan gampangkan karena dunia banyak ketidakpastian,” kata Jokowi.
- Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PLN UP3 Palu Hijaukan Pesisir Teluk Palu Melalui Penanaman 1.000 Bibit Mangrove
- Dari Gerobak Harapan ke Usaha yang Lebih Mapan: Kisah Muhammad Syarifuddin Menyalakan Asa Bersama TJSL PLN
- Terpilih Secara Resmi Pimpin Partai Hanura Sulut, Ade Saerang : Partai Hanura Bukan Partai Kecil, Partai Hanura Akan Bangkit Di Sulawesi Utara!
Jokowi kembali mengingatkan peristiwa gelombang demonstrasi di Cile hanya karena kenaikan uang transport 4%. Kemudian mundurnya Evo Morales sebagai Presiden Bolivia karena tak mampu menyelesaikan isu kecurangan pemilu.Mulai banyak muncul diskonten di negara-negara. Hati-hati dalam menangani diskonten yang kecil,” ucapnya.
Menurut Jokowi, peran Forkopimda sangat penting dalam menjaga stabilitas di daerah. Selain itu, hubungan antarlembaga di daerah sangat mempengaruhi keharmonisan di daerah.
“Saya titip, kalau ada persoalan hukum, dan itu sudah kelihatan di awal preventif dulu, diingatkan dulu. Jangan sampai sudah terjadi baru. Setuju semua?” ucapnya.
Jokowi meminta penegak hukum tak mengkriminalisasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah. Ia pun mengungkapkan banyak menerima laporan soal adanya dugaan kriminalisasi karena kebijakan pemda tersebut.
“Jangan ada kebijakan yang dikriminalisasi. Saya mendengar banyak sekali,” ujarnya.
“Kalau ada yang keliru satu dua cepat diingatkan. Tidak mungkin seorang gubernur, wali kota, bupati diingatkan di awal-awal sebelum dia bekerja mengerjakan. Pola pikir kita ubah semuanya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya. (*/JM)
