Kotamobagu-Wali kota Kota-Kotamobagu dr. Weny Gaib menyambut hangat kunjugan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Christiany Eugenia Tetty Paruntu (CEP) yang melakukan kunjugan kerja di Kota kotamobagu Kamis (16/10/25).
Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M, menyampaikan apresiasi atas kepedulian CEP terhadap pembangunan daerah. Ia menyebut Kotamobagu sebagai kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi di Bolaang Mongondow Raya memiliki potensi besar di bidang pertanian, namun masih membutuhkan dukungan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan jembatan. Wali Kota juga menyampaikan bahwa sejumlah usulan masyarakat telah diterima dan mendapat perhatian dari CEP.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota kotamobagu saya mengucapkan terima kasih, dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada ibu CEP atas kunjugan dan kepeduliannya terhadap pembangunan di daerah khususnya di Kota-Kotamobagu,”ujar Wali kota.
Dalam kesempatan itu, CEP menegaskan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda formal DPR, melainkan wujud nyata komitmen politik untuk hadir dan mendengarkan langsung aspirasi rakyat. Ia berjanji akan mengawal setiap usulan daerah agar mendapat prioritas dalam pembahasan RAPBN. “Sebagai satu-satunya anggota DPR RI dari Sulut yang duduk di Banggar, saya ingin memastikan Sulawesi Utara tidak tertinggal dalam pembangunan nasional,” tegasnya.
- Bupati Michael Thungari Resmikan Ruas Jalan Lesabe -Bukide Kecamatan Tabukan Selatan
- Terima Delegasi Uni Eropa di Wisma Negara Bumi Beringin, Gubernur Yulius Paparkan Ekonomi Biru Sulut
- LPM Kota Tomohon Matangkan Pelantikan Pengurus 5 Kecamatan dan 44 Kelurahan, Arnold Poli: Kepengurusan Kami Sah dan Legal
Menutup kegiatan, CEP mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota Weny Gaib yang dinilainya progresif dan memiliki visi pembangunan jelas. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI dapat mempercepat kemajuan Kotamobagu, khususnya dalam penguatan sektor UMKM, investasi, dan infrastruktur ekonomi. Reses ditutup dengan dialog bersama masyarakat untuk menampung aspirasi yang akan diperjuangkan di tingkat pusat. (*)
