Manado-Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G. A. Rumajar, S.E., resmi menutup kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah dan Capacity Building Lancar-SP2D yang digelar di Swisbell Hotel Maleosan, Manado, Rabu (22/10/2025).
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai wadah edukasi dan harmonisasi pemahaman bagi para pengelola keuangan perangkat daerah.
“Pembinaan penatausahaan keuangan ini sangat penting karena menjadi sarana untuk menyatukan pemahaman, mensosialisasikan regulasi terbaru, dan membekali para pengurus keuangan agar mampu melaksanakan tugasnya secara mudah, cepat, dan tepat,” ujar Wakil Wali Kota.
Menurutnya, penatausahaan keuangan bukan hanya soal administrasi, tetapi merupakan bagian dari bentuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
“Ini adalah tanggung jawab kita kepada masyarakat untuk memastikan setiap anggaran belanja digunakan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Baca:Wali Kota Tomohon dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi Lindungi Pekerja Rentan
Wakil Wali Kota juga memberikan perhatian khusus pada inovasi Lancar-SP2D, sebuah layanan online terintegrasi yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah proses penerbitan serta pencairan.
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon.“Kami berharap, melalui inovasi Lancar-SP2D ini, proses keuangan pemerintah menjadi lebih efisien, akurat, dan minim risiko kesalahan. Ini adalah bagian dari transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah,” tegasnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri, yakni Bapak Prihantara Arif Budi Santosa, S.Kom., M.T.I., dan Ibu Irma Wibiyanti, M.M., M.Kom. Hadir pula Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon, Drs. Gerardus Mogi, M.A.P., beserta para peserta dari perangkat daerah terkait.
Dengan penutupan kegiatan ini, Pemerintah Kota Tomohon menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur dan memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. (Bert)
