Morut-Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Untuk menyikapi perkembangan situasi Nasional. Rakor tersebut dipimpin langsung Wakil Bupati (Wabup) Morut, H Djira K SPd MPd, di ruang pola kantor Bupati Morut, Selasa (02/09/2025).
Hadir dalam Rakor itu, Wakil Ketua I DPRD Morut, Hj Megawati Ambo Asa SIP MH, Kapolres Morut, AKBP Reza Khomeini SIK, Danramil 1311-03 Petasia, Kapt Inf Amrul, Perwakilan Kejari Morut serta Sekda Morut, Ir Musda Guntur MM.
Kehadiran berbagai unsur tersebut, mencerminkan komitmen bersama menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan masyarakat Morut.
Pada kesempatan itu, Wabup Djira, menegaskan, bahwa menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara, namun harus dilakukan dengan cara-cara yang bertanggung jawab.
Baca : Kapolres Reza Dan Wabup Djira Imbau Masyarakat Jaga Kamtibmas di Morut
“Aspirasi masyarakat dijamin dalam Undang-Undang (UU), tetapi harus memperhatikan batasan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar daerah tetap aman dan kondusif,” tegas Wabup Djira.
Wabup Djira, menambahkan, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kesadaran bersama sebagai modal dalam menjaga persatuan.
“Intinya, Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolres Morut, AKBP Reza Khomeini, sangat mengapresiasi peran masyarakat yang dinilainya solid dalam menjaga stabilitas di daerah. Ia mengingatkan pentingnya penyelesaian masalah secara bijak agar tidak memicu keresahan.
“Persoalan yang dibiarkan berlarut bisa menjadi riak kecil yang berujung pada konflik. Karena itu, komunikasi antara aparat dan masyarakat harus terus diperkuat,” ungkap mantan Kasat Lantas Polres Morowali.
Dalam Rakor ini juga ditegaskan, penyampaian aspirasi secara anarkis tidak bisa dibenarkan. Tindakan merusak fasilitas umum maupun menciptakan ketidaknyamanan hanya akan merugikan masyarakat itu sendiri.
Sejumlah tokoh masyarakat, adat, dan agama yang hadir juga memberikan masukan. Mereka menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap isu-isu yang beredar, terutama melalui media sosial. Menurut mereka, media sosial sering menjadi pintu masuk penyebaran informasi yang berpotensi memecah belah persatuan, sehingga perlu upaya bersama untuk mencegahnya. (Ryo/NAL)
