Morut – Refocusing anggaran yang dilakukan pemerintah saat ini dimaksudkan untuk mengarahkan anggaran agar dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk kepentingan yang lebih besar.
Sebagai contoh, anggaran yang semula akan digunakan untuk pembangunan fisik dialihkan untuk penanganan Covid-19 dan kepentingan mendesak lainnya.
Untuk hal tersebut, pemerintah daerah Morowali Utara melaksanakan rapat koordinasi untuk mengevaluasi pelaksanaan refocusing dan pembelanjaan APBD hingga tanggal 28 Juni 2021.
Bagi Pemkab Morut, refocusing anggaran ini selain untuk memastikan pengalihan anggaran dengan benar, juga untuk membiayai program pemerintah daerah yang terkait langsung dengan kepentingan mendesak saat ini.
- 1 Tidak Lolos Bekas, 10 Calon Direksi Perumda di Bitung Akan Lanjut Tes Psikologi, Tertulis Dan Wawancara
- Dihadiri Honandar, Kodam XIII Merdeka Gelar Upacara Penyambutan Satgas Yonif 712/Wiratama, Purna Tugas Operasi Pamtas RI-PNG 2026
- Evaluasi Penggunaan APBD 2025, Banggar DPRD Bitung Dan TAPD Sepakat Prioritas Tingkatkan Pendapatan
Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K. S.Pd, M.Pd, mengumpulkan para pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah) untuk mengevaluasi perkembangan refocusing anggaran tersebut.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Morut, Selasa (29/6/2021), Wabup menegaskan rasionalisasi anggaran ini mutlak dilaksanakan karena ada program yang lebih mendesak.
“Dalam rapat ini harus jelas mana anggaran yang perlu direalisasikan dan mana yang bisa ditunda,” jelasnya.
Wabup Djira juga mengemukakan rapat kordinasi ini juga dimaksudkan untuk mendengar masukan dari tiap OPD yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati.
“Saya sampaikan bahwa forum rapat ini bukan forum pengambilan keputusan, tetapi lebih untuk mengetahui capaian refocusing anggaran,” tambahnya.
Semua OPD harus terbuka mana kegiatan-kegiatan yang bisa ditunda.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Ir. Musda Guntur mengemukakan, rasionalisasi anggaran ini penting dilakukan. Ada beberapa program yang mendesak dijalankan tahun ini dan membutuhkan biaya seperti program BPJS, beasiswa dan sebagainya.
Untuk membiayai itu, katanya, membutuhkan anggaran besar dan belum masuk dalam APBD. Satu-satunya cara adalah dengan mengalihkan anggaran dari bidang lain yang tidak terlalu mendesak seperti pekerjaan fisik arau mengurangi biaya perjalanan dinas. (*/Jhonny)
