Morut-Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K., S.Pd, M.Pd memimpin Rapat Koordinasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention -Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (MCSP-SPI KPK) serta tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaksanakan pada Rabu, (30/9/2026).
Rapat yang diikuti oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Morut ini membahas berbagai agenda yakni Sosialisasi Perubahan Pedoman Umum MCSP Risk Based Surveillance (RBS) KPK tahun 2026, progres dan perkembangan penginputan MCSP dan SPI KPK Kabupaten Morowali Utara tahun 2026, serta tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Pada rapat tersebut, Wabup Djira mengimbau setiap OPD agar sesegera mungkin menuntaskan penginputan pelaporan MCSP berdasarkan pedoman yang ada serta menyelesaikan berbagai dokumen dan bukti setor terkait tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Wabup ingin apa yang menjadi kewajiban terkait penginputan MCSP KPK dan bukti terkait tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK menjadi prioritas utama dari masing-masing OPD yang ada.
“Kita harus berikan batas waktu terkait penyelesaian penginputan MCSP dan juga rekomendasi hasil pemeriksaan BPK”, tegas Wabup Djira.
Menanggapi apa yang diinstruksikan oleh Wabup Djira, masing-masing OPD yang belum tuntas menyelesaikan kewajiban baik oleh KPK maupun BPK, berkomitmen untuk segera menuntaskan segala kewajibannya sesegera mungkin.
Nampak hadir mendampingi Wabup Djira yakni Sekretaris Daerah Morut Ir. Musda Guntur, MM dan Inspektur Inspektorat Romel Tungka, S.Pt.***
