Bitung, Redaksisulut – Aliansi Barisan Bitung Melawan (BBM) gelar aksi menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari tugu adipura, depan Kantor Wali Kota Bitung sampai Kantor DPRD Kota Bitung. Jumat, (9/9/2022).
Adapun tuntutan yang disampaikan yakni :
1. Tolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
2. Mendesak DRPD Kota Bitung untuk berantas mafia BBM di Kota Bitung.
- Dominasi Regional Sulawesi, Pemprov Sulut Raih Penghargaan Tertinggi Penanggulangan Kemiskinan & Stunting, Terima Insentif Fiskal Rp3 Miliar
- Pemprov Sulut Raih Penghargaan Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkab Sitaro Terima Opini WTP Dari BPK RI, Plt Bupati : Ini Hasil Kerja Seluruh Jajaran Pemkab Sitaro
3. Mendesak KPK memeriksa BPH Migas.
4. Hentikan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
5. Menurunkan pajak bahan kendaraan bermotor.
6. Menuntut pemerintah untuk fokus pemulihan ekonomi.
Dalam orasi salah satu orator Aliansi BBM menyampaikan isu kenaikan harga BBM bersubsidi memang telah sepekan belakangan ini didengungkan ditelinga masyarakat dan hal ini dikuatkan dengan akan diberikannya bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), bagi warga miskin yang terkena dampak inflasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi (Pertalite dan Solar) selama +4 bulan.
Aliansi BBM menilai, bahwa kebijakan pemerintah saat ini sangat tidak menguntungkan masyarakat kecil karena ditengah ekonomi yang baru bangkit pasca pandemi yang seharusnya pemerintah memberi waktu lebih kepada masyarakat untuk menstabilkan ekonomi keluarga justru dengan kebijkan ini kemudian mencekik leher mayarakat yang baru ingin saja bernafas lega dari terkaman Covid-19 selama + 2 tahun.
Saat sampai di Kantor DPRD Bitung, Aliansi BBM ini diterima Ketua Komisi III DPRD Kota Bitung, Ramlan Ifran. (Wesly)
