oleh

Sikapi Tuntutan SPPT Ke PT ANA, Pemda Morut Gelar Rapat Lintas Sektor

Morut-Dalam rangka mencari solusi, terkait permasalahan yang di hadapi oleh Serikat Petani Petasia Timur (SPPT) dengan PT Agro Nusa Abadi (ANA).

Pemerintah Daerah ( Pemda) Kabupaten Morowali Utara ( Morut) menggelar rapat lintas sektor di ruang pola kantor Bupati Morut, Selasa (21/05/2024).

Rapat lintas sektoral tersebut, di pimpin Sekretaris Daerah ( Sekda) Morut, Ir Musda Guntur MM.

Hadir dalam kegiatan itu, staf Ahli Setdakab Morut, Atra Tamehi SH, Kabag Pemerintahan Setdakab Morut, Bing Efir Tobigo SAP, Plt Kadis Pertanian, Jasrion Ampugo, Kapolsek Petasia, Ipda Paisal, Perwakilan ATR/BPN Morut, Herman, Sekcam Petasia Timur, Desran Waka, Kades Bunta, Kades Tompira, Kades Bungintimbe, Kades Towara dan sejumlah perwakilan SPPT yang ada di 4 Desa di Petasia Timur.

Pada rapat tersebut, perwakilan SPPT meminta agar tapal batas Desa dan wilayah yang ada, dapat segera ditentukan secara konsisten. Karena menurut mereka, batas wilayah yang ada selama ini, selalu berubah-ubah sehingga membuat para Petani yang ada cukup geram.

Sementara itu, Sekda Musda, mengatakan, tapal batas Desa dan wilayah pasti akan menjadi prioritas utama. Hal ini juga berkaitan erat dengan penyusunan Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Morut. Penentuan batas wilayah menjadi hal yang sangat penting.

“Untuk penentuan batas wilayah pasti akan ditentukan dengan baik karena hal ini menjadi poin penting dalam penyusunan RDTR, ” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan SPPT dari Bunta, Tompira, Bungintimbe, dan Towara meminta kepada unsur Pemerintah, mulai dari tingkat Desa, Pemda Morut dan Pemprov Sulteng, dalam proses reverifikasi dan revalidasi agar bersikap transparansi.

Mereka juga ingin, agar PT ANA dapat mengembalikan tanah Petani sesuai haknya serta berharap konflik ini bisa segera di selesaikan.

Dari hasil rapat dan musyawarah tersebut, melahirkan beberapa poin penting, di antaranya Kades Bunta, Tompira, Bungintimbe, dan Towara, diminta untuk membentuk tim Verifikasi dan Validasi data kepemilikan lahan masyarakat yang ditanami kelapa sawit oleh PT ANA, dengan melibatkan pihak SPPT dan nama-nama anggota tim yang dibl bentuk melalui SK Gubernur Sulteng Nomor 500.6.4.3/669/RO.HUKUM G.ST/2023, serta pendampingan dari pihak TNI/ Polri.

Tim yang dibentuk diberikan kesempatan bekerja paling lama 2 bulan, terhitung sejak berita acara ini ditandatangani, dan melaporkan hasilnya untuk di evaluasi oleh Pemda Morut.

Hasil validasi oleh tim yang dibentuk di Desa agar dilakukan uji publik selama 14 hari, apabila selama proses masih ada komplen dari masyarakat, agar bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Apabila tidak ada komplen dari masyarakat, maka hasil validasi dimaksud dianggap benar dan bisa dipertanggungjawabkan, selanjutnya di rekomendasikan untuk ditindaklanjuti dalam penerbitan sertipikat hak milik.

Selain itu juga, apabila dalam proses musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka masyarakat yang merasa tidak menerima atau di rugikan diberikan kesempatan untuk menempuh jalur hukum.

Di poin terakhir, terkait penetapan tapal batas Desa agar Pemda Morut, secepatnya melakukan penyelesaian penetapan tapal batas Desa.

Sekda Musda, berharap, agar poin yang sudah disepakati bersama bisa dilaksanakan dengan baik.

“Semoga kerja keras hari ini, akan memberikan hasil yang baik. Kedepannya juga, apabila ada kendala maka kita selesaikan semuanya secara musyawarah dan mufakat, ” tandas mantan Kepala Bapeda Morut itu. (Diskominfo/NAL)