Minsel-Pemerintah kabupaten Minahasa Selatan pada beberapa waktu yang lalu telah mempublis pencapaian dibawah pemerintahan FDW-PYR.
Sejumlah pekerjaan baik infrastruktur fisik maupun non fisik telah dilakukan dengan baik bahkan sejumlah proyek bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah dapat digunakan.
Diketahui bahwa ada beberapa pekerjaan yang dinilai oleh pemerintah akan timbul keterlambatan penyelesaiannya maka pada bulan Desember 2022 yang lalu Bupati FDW dan Wakil Bupati PYR berkonsultasi dengan KPK. Koordinasi tersebut dalam rangka mengoptimalkan guna menyelamatkan aset daerah.
Bupati Minahasa Selatan Frangky Dony Wongkar melalui Kepala Dinas Kominfo Trusianto Rumengan kepada sejumlah wartawan menyampaikan bahwa dari hasil koordinasi tersebut, KPK menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan agar proyek dari DAK yang beresiko mangkrak, segera diselesaikan karena memiliki tenggak waktu penyelesaian, baik DAK Kementerian Koperasi UMKM dan Kementerian Kesehatan. Proyek tersebut harus diselesaikan di tahun 2022.
Dari data Perangkat Daerah terkait, DAK Kementerian Koperasi & UMKM berupa non fisik, sudah selesai atau terserap anggaran di tahun 2022. Untuk DAK Kementerian Kesehatan berupa infrastruktur di Puskesmas Tenga dan Puskesmas Tatapaan yang sudah selesai dikerjakan di tahun 2022 dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. (Onal M)
