Manado – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado merespons cepat kepercayaan pemerintah pusat yang menunjuk Kota Manado sebagai satu dari 40 Kabupaten/Kota di Indonesia untuk menjalankan program percepatan digitalisasi bantuan sosial (Bansos).
Dipimpin langsung Wakil Walikota dr Richard Sualang, digelar rapat yang mempertemukan tiga instansi kunci yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Dinas Sosial (Dinsos), Kamis (05/02).
Dalam arahannya, Wawali Sualang menegaskan Manado harus mampu menjadi contoh bagi daerah lain di Sulawesi Utara dalam hal transparansi dan akurasi penyaluran bantuan.
“Sebagai salah satu dari 40 daerah yang terpilih secara nasional, kita harus sukseskan. Saya berharap digitalisasi ini menjadikan Manado sebagai barometer bagi Kabupaten/Kota lain di Sulawesi Utara dalam pengelolaan bansos yang tepat sasaran,”tukasnya.
- Semangat Hari Pelanggan Nasional, PLN UP3 Kotamobagu Perkuat Sinergi dan Keandalan Listrik Bersama Stakeholder di Boltim
- Momen Hari Pelanggan Nasional 2026, PLN Unit Layanan Pelanggan Manado Utara Hadir Lebih Dekat: Mendengar, Mengapresiasi, dan Tumbuh Bersama Pelanggan
- Ondang Dan Tumundo Mundur, Michael Sondakh Terpilih Aklamasi Sebagai Ketua Kwarcab Bitung
Perubahan besar dalam sistem ini terletak pada integrasi data yang jauh lebih ketat. Disdukcapil Kota Manado akan mengambil peran krusial sebagai garda terdepan dalam validasi NIK. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengajuan Program Keluarga Harapan (PKH) benar-benar berbasis data kependudukan yang sah dan tunggal.
Selain validasi, Disdukcapil juga akan membuka layanan pengaduan khusus untuk verifikasi data kependudukan bagi warga yang mengalami kendala administratif saat mengajukan bantuan.
Sementara itu, Dinas Sosial akan fokus pada penentuan kriteria teknis pendataan masyarakat agar bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan. Di sisi lain, Dinas Kominfo bertanggung jawab penuh dalam orkestrasi publikasi dan sosialisasi agar masyarakat memahami alur baru pendaftaran bansos secara digital ini.
Guna memastikan data yang diambil akurat hingga ke level terbawah, Pemerintah Kota Manado akan mengerahkan seluruh Kepala Lingkungan (Pala) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka akan menjadi motor penggerak di lapangan untuk mendampingi warga dalam proses transisi digital ini.
“Nantinya akan dibuka posko-posko khusus pendataan digitalisasi bansos. Kita tidak ingin ada warga yang berhak namun tertinggal hanya karena kendala teknologi. Di sinilah peran Pala dan ASN untuk membantu warga mendaftar,”pungkas Wawali.(*/jan)
