Manado-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Utara menggelar sosialisasi Surat Edaran PWI Tahun 2026 di Hotel Sintesa Peninsula Manado, Kamis (19‑11‑2026). Kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta, meliputi pengurus PWI tingkat provinsi maupun kabupaten‑kota, insan pers, serta jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara.
Sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh pengurus dan anggota PWI terkait ketentuan dari Pengurus Pusat PWI, agar tata kelola organisasi berjalan seragam di setiap daerah. Sebagai narasumber hadir Ketua PWI Sulut Sintia Boyoh, Sekretaris PWI Sulut Artha Kalumata, Wakil Ketua Fanny Loupatty “Maemosa”, Kepala Badan Kesbangpol Sulut Johnny A. Suak, M.Si., serta Kolonel Johnly Kaligis dari Kodam XIII/Merdeka.
Dalam sambutan mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Johnny A. Suak menegaskan kedudukan pers sebagai salah satu pilar penting demokrasi. Menurutnya, pers berperan menyampaikan informasi, menjalankan kontrol sosial, pendidikan politik, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Pemerintah dan pers bukanlah dua pihak yang harus saling berhadapan. Kita adalah bagian dari ekosistem demokrasi yang punya tanggung jawab berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan masyarakat,” ujar Suak.
Ia menyambut baik Surat Edaran Pengurus Pusat PWI Nomor 972 yang mengatur penertiban administrasi keanggotaan PWI. Suak menilai aturan ini penting guna melindungi wartawan yang benar‑benar bekerja secara independen dari oknum yang tidak memiliki administrasi keanggotaan sah, sekaligus menertibkan masa berlaku kartu anggota serta pembatasan masa jabatan pengurus PWI di tingkat provinsi dan kabupaten‑kota.
Pemprov Sulut melalui Kesbangpol turut memfasilitasi kegiatan tersebut agar PWI Sulut tumbuh menjadi organisasi profesi yang kuat, tertib, transparan, dan akuntabel. “Organisasi yang tertib, transparan, akuntabel, dan melandaskan pada aturan akan memberikan ruang untuk menjadi pers dan media yang berkualitas serta berkontribusi bagi pemerintah,” tutur Suak.
Setelah sesi pertama dan istirahat makan siang, kegiatan dilanjutkan pada sesi kedua yang dipimpin pengurus PWI Sulut. Materi yang dibahas meliputi penertiban dan sinkronisasi data keanggotaan, pelaksanaan peraturan organisasi, konferensi PWI provinsi serta kabupaten‑kota, penegasan masa berlaku Kartu Tanda Anggota (KTA), hingga pembatasan masa jabatan pengurus PWI.
Para peserta tampak antusias mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai, banyak peserta mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan demi kemajuan organisasi PWI Sulut. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama pengurus PWI Sulut, narasumber, dan peserta, dilanjutkan penyerahan Sertifikat Orientasi OKK PWI Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026 yang sebelumnya digelar di Pemkot Manado oleh Pokja PWI Kota Manado. *






