Sulut-Dari polemik ijazah Jokowi hingga gugatan terhadap dokumen pendidikan Gibran. Apakah ini murni perjuangan mencari kebenaran hukum, atau ada pertarungan politik yang lebih besar di belakangnya ?
Polemik pendidikan Gibran Rakabuming Raka kini memasuki babak yang serius. Setelah berulang kali dipersoalkan melalui ruang publik dan jalur hukum, persoalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakannya untuk memenuhi persyaratan pencalonan Wakil Presiden akhirnya menjadi objek putusan Mahkamah Agung. Di tengah perkembangan tersebut, pada 12 November 2026 Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya. Peristiwa ini tentu meninggalkan pertanyaan besar tentang hubungan antara kepastian hukum, legitimasi politik, dan tanggung jawab pejabat publik.
Tetapi, sebelum berbicara tentang siapa yang berada di belakang polemik ini, mari kita telusuri faktanya.
Polemik ijazah Gibran tidak hanya datang dari satu orang atau satu kelompok. Salah satu jalur hukum yang berujung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 diajukan oleh H.M. Subhan, S.H., M.H. Ia menggugat surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Setelah gugatan awalnya tidak diterima PTUN Jakarta dan putusan tersebut dikuatkan pada tingkat banding, Subhan mengajukan kasasi. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan tersebut batal.
Di jalur konstitusional, persoalan syarat pendidikan Gibran juga pernah dibawa ke Mahkamah Konstitusi oleh Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon lainnya. Permohonan tersebut mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon Wakil Presiden. Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Pertimbangan mengenai bukti pendidikan dalam putusan itu harus dibaca secara utuh, bukan disederhanakan menjadi kesimpulan bahwa MK telah memutus adanya tindak pidana pemalsuan ijazah.
Lalu, bagaimana dengan Jokowi?
Polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebenarnya telah berlangsung jauh sebelum persoalan Gibran mencuat. Pada 2022, penulis buku Jokowi Undercover, Bambang Tri Mulyono, menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui perkara Nomor 592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Gugatan itu mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Namun, gugatan tersebut kemudian dicabut.
Polemik kembali menguat pada 2025. Nama Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma atau dr. Tifa menjadi sorotan setelah mereka menyampaikan keraguan dan analisis mengenai keaslian dokumen pendidikan Jokowi. Sejumlah pihak kemudian melaporkan mereka ke kepolisian. Jokowi sendiri melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025. Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya berlangsung dalam perdebatan media sosial, tetapi juga berkembang menjadi proses hukum yang melibatkan beberapa pihak.
Di sisi lain, Universitas Gadjah Mada telah memberikan keterangan bahwa Jokowi merupakan alumnus Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan lulus pada 1985. Bareskrim Polri pada Mei 2025 juga menyampaikan hasil pemeriksaan yang menyatakan ijazah Jokowi asli setelah melakukan verifikasi terhadap arsip dan dokumen pembanding. Keterangan resmi tersebut merupakan bagian penting dari keseluruhan fakta yang tidak boleh diabaikan dalam membahas polemik ini.
Sekarang kita sampai pada pertanyaan yang lebih besar: apakah rangkaian polemik ijazah Jokowi dan Gibran semata-mata merupakan upaya masyarakat mencari kebenaran, atau ada kepentingan politik yang ikut bermain?
Pertanyaan itu sah diajukan dalam demokrasi. Jokowi bukan hanya mantan Presiden dua periode. Ia juga merupakan ayah dari Gibran, yang kemudian menduduki jabatan Wakil Presiden. Karena itu, setiap persoalan hukum yang menyangkut keduanya tentu memiliki dampak politik yang luas. Namun, hubungan keluarga dan dampak politik tersebut belum cukup untuk membuktikan. (*Onai)
