Bitung- Pemkot dan Dekot Bitung, sepakat menetapkan 7 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masuk dalam prioritas pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2027 mendingang.
Kesepakatan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Bitung, Rabu (18/11/2026) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bitung, Vivi Ganap, SE didampingi para wakil ketua, yakni Ronald Kansil, SH dan Keagen Kojoh, SE.
Sebelumnya, dalam laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bitung, melalui sekretaris Bapemperda, Imran Lakodi, S. Sos mengatakan, sesuai hasil rapat antara Bapemperda serta beberapa Perangkat Daerah, disepakati ada 7 Ranperda yang akan dibahas pada tahun 2027 mendangang.
Ke tujuh Ranperda tersebut merupakan usulan Pemkot Bitung, melalui surat yang dikirimkan oleh Walikota kepada DPRD Kota Bitung, pada Oktober lalu. Seluruh fraksi yang ada yakni, Fraksi PDI Perjuangan, fraksi Gerindra, fraksi Nasional Demokrat, Persatuan Indonesia, fraksi Partai Golkar dan fraksi Partai Demokrat, menyetujui 7 ranperda tersebut masuk dalam Propemperda tahun 2027.
Adapun ketujuh Ranperda tersebut yakni, Ranperd tentang Pertanggung Jawaban APBD tahun 2026, Ranperda tentang Perubahan APBD 2027, Ranperda tentang APBD tahun 2028, Ranperda tentang Susunan Perangkat Daerah, yang merupakan Rancangan Perubahan Perda nomor 5 2022, Ranperda Pengelolaan Barang Milik Dalaerah, serta Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dan Ranperda RTRW kota Bitung, tahun 2027-2047. (*)





