Kota Gorontalo – Selama kepemimpinan Marten Taha sebagai Wali Kota Gorontalo sejak periode pertama, dan kini bersama Wakil Wali Kota Ryan F. Kono, Kota Gorontalo setiap tahun terus mengalami perubahan. Termasuk dengan pelaksanaan roda pemerintahan daerah, yang tertata baik, efektif dan sukses.
Wali Kota Gorontalo, Marten Taha katakan tanpa terasa tiga tahun kepemimpinannya bersama Ryan F. Kono, sudah di lalui. Dalam kurun waktu tersebut banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan paling parah adalah adanya pandemi covid 19. Sehingga Pemeritah Kota Gorontalo harus melakukan revisi RPJMD.
Selain itu dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, banyak regulasi yang berubah khususnya dalam hal perencanaan dan penganggaran, dan yang jadi hot isu adalah kebijakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah ada mereknya. Hal tersebut tentunya menuntut adanya perubahan pola pikir atau paradigma yang berorientasi pada kinerja dan komitmen, seluruh jajaran organisasi terutama pimpinan perangkat daerah untuk menerapkan manajemen kinerja dan peningkatan kompetensi sdm. Yang berorientasi pada penerapan new publik management, dalam birokrasi pemerintahan serta penguasaan terhadap teknologi informasi.
“Saat ini prinsip-prinsip new publik management sangat kental terasa penerapannya, khususnya pada regulasi perencanaan dan keuangan negara. Paradigma new publik management memiliki konsep yang terkait dengan manajemen kinerja sektor publik, yang mana pengukuran kinerja merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya. Sebelum reformasi di bidang keuangan negara, sistem perencanaan dan penganggaran yang diterapkan di Indonesia menggunakan pendekatan tradisional.” Jelas Wali Kota Marten.
“Karakteristik pendekatan ini antara lain, bersifat line item dan incremental, sehingga sulit melihat harmonisasi antara belanja operasional dan modal, berorientasi pada input, dan berperspektif tahunan. Dan praktek ini masih berlangsung hingga saat ini khususnya dalam penyusunan rka saat pembahasan apbd. Adanya penambahan-penambahan item belanja yang tidak memperhatikan target kinerja, serta pola pikir dalam pelaksanaan dilakukan dengan prinsip alokasi anggaran yang sudah ada harus diserap sebanyak mungkin atau yang lebih dikenal dengan uang yang harus dihabiskan (uyhd) sampai dengan saat ini masih kita jalankan padahal regulasinya sudah berubah,” Tambah Wali Kota.
Selain itu kata Wali Kota Marten, dalam mencapai target kinerja pimpinan diberikan fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages). Jika ini dilakukan maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai salah satu upaya, dalam rangka mewujudkan pencapaian visi dan misi Walikota, yang merupakan mata rantai saling berkesinambungan dan tidak ada putusnya bisa capai bersama-sama.
“Secara sistematis, proses tersebut diawali dengan proses perencanaan yang disusun dalam RPJMD yang kemudian penjabaran setiap tahunnya dituangkan dalam RKPD yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD. Serangkaian proses perencanaan yang penganggaran tersebut dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dengan didukung oleh tertib administrasi yang baik. Sehingga menuntut peranan pimpinan perangkat daerah selaku pengguna anggaran, untuk melakukan intensifikasi pengendalian sub kegiatan yang dilaksanakan secara internal oleh masing- masing organisasi perangkat darah.” Jelasnya.
Melalui upaya pengendalian secara sistematis tersebut, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan tercapai dengan baik sebagai bagian dari perwujudan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat. Dan harapannya semua selaku jajaran pemerintahan daerah kota gorontalo, dapat bersinergi satu sama lain dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah sesuai bidang tugas, fungsi dan kewenangannya masing- masing.
“Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik serta semangat kerja yang tinggi mudah- mudahan kita dapat mencapai hasil kerja yang memuaskan. Untuk itu melalui kesempatan raker ini, penting kiranya saya menggaris bawahi hal-hal sebagai berikut. Pertama Semua pimpinan opd wajib mendukung pencapaian program strategis nasional sebagaimana arahan Presiden RI, antara lain pengendalian inflasi, pencapaian target spm, kebijakan satu data indonesia (SDI), penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem. Dan target nasional tahun 2024, kemiskinan ekstrem sebesar 0 persen, stunting sebesar 14 persen. Kedua semua pimpinan opd harus dapat melaksanakan pengendalian internal atas seluruh proses perencanaan, penganggaran hingga pengelolaan keuangan seluruh kegiatan di lingkup opd nya. Baik yang telah dianggarkan tahun 2023 maupun yang akan direncanakan untuk tahun 2024, memenuhi kriteria efektif, efisien dan ekonomis serta dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu dengan kualitas hasil yang memuaskan. Ketiga semua pimpinan opd melakukan evaluasi semua kegiatan di tahun anggaran 2023, dalam rangka menginventarisir kendala yang ada pada masing masing opd terutama terkait temuan dari bpkp. Keempat semua pimpinan opd agar mengikuti alur sistem perencanaan dan penganggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Kelima Bapppeda, badan keuangan dan inspektorat agar mengawal hal-hal yang menjadi temuan BPKP, baik dalam APBD tahun 2023 maupun terhadap rkpd tahun 2024 yang akan disusun. Saya tidak menginginkan hal ini terjadi lagi karena target saya sakip harus predikat A ..,” Urai Wali Kota Marten.
“Keenam, para camat dan lurah untuk memperhatikan kondisi wilayah, kondisi kekumuhan baru yang disebabkan pemanfataan ruang yang tidak sesuai fungsi peruntukannya sesuai RTRW/RDTR. Karena saat ini banyak penjual yang tiba-tiba muncul di lokasi yang tidak semestinya. Ketujuh, Satpol sebagai opd dengan tupoksi penegakan perda harus mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penertiban dalam rangka penataan dan pengendalian ruang serta peningkatan PAD. Kedelapan, untuk tahun 2023, evaluasi kinerja untuk pembayaran TPP akan diukur melalui capaian target kinerja dan pengelolaan anggaran baik yang bersumber dari apbd maupun APBN dalam hal ini DAK dan DID. Termasuk pemenuhan dokumen perencanaan yang meliputi renstra, renja dan laporan evaluasi renja per triwulan. Terkahir adalah, alokasi pagu anggaran untuk tahun 2024 agar lebih efektif dan efisisen, serta dialokasikan menurut sub kegiatan,” pungkas Marten. (**Has)
