Jakarta-PT PLN (Persero) kembali menyoroti perannya dalam agenda dekarbonisasi Indonesia melalui pengembangan pasar karbon nasional yang mampu terhubung dengan mekanisme global. Komitmen tersebut disampaikan dalam diskusi panel bertema “Scalling-Up Carbon Markets: Opportunities for Global Collaboration” pada gelaran COP30 di Belém, Brasil.
Dalam forum itu, PLN memaparkan langkah yang tengah ditempuh untuk memperkuat integritas, transparansi, serta keterhubungan pasar karbon Indonesia dengan skema internasional, dikutip dari web.pln.co.id.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menilai bahwa keberhasilan Indonesia meraih pertumbuhan ekonomi rendah emisi sangat ditentukan oleh konsistensi regulasi dan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. COP30, menurutnya, menjadi momen penting untuk menunjukkan kesiapan Indonesia mengambil posisi strategis dalam ekosistem karbon kawasan.
“Indonesia harus hadir dengan sinyal yang jelas bahwa kita siap membangun ekosistem karbon yang transparan, terukur, dan mampu menciptakan nilai ekonomi yang nyata. Untuk itu, sinkronisasi kebijakan lintas sektor bukan lagi pilihan, tetapi keharusan agar pasar karbon kita benar-benar menjadi pusat gravitasi kolaborasi regional,” ujar Eddy.
Dari sisi regulasi, Ignatius Wahyu Marjaka, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon KLH, menegaskan bahwa Indonesia sedang menyiapkan kebijakan yang sejalan dengan standar perdagangan karbon internasional.
Langkah tersebut mencakup kemitraan dengan negara lain, kerja sama bersama lembaga sertifikasi global, hingga pembangunan platform yang mampu menghubungkan transaksi karbon domestik dan luar negeri.
“Indonesia sebenarnya telah mulai mengembangkan kebijakan pasar karbon internasional dengan memperkenalkan perjanjian bilateral dengan beberapa negara mitra, salah satunya adalah Norwegia,” jelas Wahyu.
Ia juga menambahkan bahwa integritas pasar karbon menjadi fokus utama pemerintah. Pemahaman lintas sektor, kesiapan infrastruktur, dan peningkatan tata kelola harus bergerak beriringan untuk memastikan kredibilitas Indonesia di pasar karbon global. Menurut Wahyu, teknologi, transparansi, dan akuntabilitas adalah fondasi penting untuk memperkuat kepercayaan internasional terhadap kredit karbon Indonesia.
Dari sisi pelaksana transisi energi, Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, memaparkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar membangun ekosistem karbon yang berdaya saing.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, PLN menargetkan penambahan 52,9 GW energi terbarukan, mulai dari baseload, variable energy, hingga sistem penyimpanan energi.
“Potensi ekspansi energi terbarukan PLN mampu menghasilkan hingga 250 juta ton green attribute. Ini bukan hanya pemenuhan regulasi, tetapi peluang nyata menciptakan nilai ekonomi hijau dan mempercepat transisi energi nasional. PLN siap menjadi katalisator dalam memastikan pasar karbon berjalan kredibel,” ujar Evy.
PLN juga menegaskan bahwa setiap penerbitan carbon credit akan mengacu pada standar global berbasis prinsip high-integrity carbon.
Kolaborasi internasional terus diperkuat, termasuk kerja sama dengan Pemerintah Norwegia dalam penyelarasan tata kelola, peningkatan kapasitas, dan harmonisasi standar global dengan kebijakan nasional. Upaya ini diharapkan membuat kredit karbon Indonesia diterima lebih luas di pasar global.
Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari kontribusi PLN untuk mendukung komitmen Indonesia dalam agenda iklim dunia, sekaligus memastikan penyediaan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. ***
