Pimpinan OPD Morut Studi Banding di Banggai Soal Sistem Akuntabilitas Pemerintah

Morut– Sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Kabupaten Morowali Utara (Morut) melakukan studi banding selama dua hari di lingkungan Pemkab Banggai.

Studi banding itu terkait perencanaan, pengelolaan keuangan serta penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Rombongan pimpinan OPD dari Morut itu dipimpin langsung Bupati Delis Julkarson Hehi.

Studi banding itu cukup beralasan dan layak diapresiasi. Pasalnya, Kabupaten Banggai dinilai cukup berhasil dalam pengelolaan pemerintahan.

Selain itu, Banggai merupakan satu-satunya kabupaten/kota di luar Jawa yang dapat nilai A pada penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah se Indonesia.

Kehadiran pejabat dari Morut tersebut disambut langsung Bupati Banggai Amirudin Tamoreka dan sejumlah pejabat setempat di Kantor Bupati Banggai di Luwuk, Kamis (16/9/2021).

Dalam sambutannya, Bupati Delis berterima kasih atas kesediaan pemerintah Kabupaten Banggai menerima rombongan dari Morut yang ingin belajar tentang pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik.

Menurutnya, Morut merupakan daerah baru sehingga perlu belajar dari daerah yang maju dan berkembang seperti Kabupaten Banggai.

“Kata orang bijak, kalau mau yang terbaik, maka belajarlah dari orang-orang terbaik,” ujarnya.

Ia mengakui, Kabupaten Banggai termasuk cukup maju termasuk di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan pemerintahan.

Prestasi itu dibuktikan dengan keberhasilan Banggai meraih nilai A pada penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah se Indonesia.

“Dalam penilaian ini, kami (Morut) dapat nilai C. Kami sadar, kami daerah baru. Itulah sebabnya kami datang belajar dari yang terbaik,” tegasnya.

Bupati Delis berharap agar sekembalinya di Morut, para pejabat ini bisa menerapkan ilmu dan masukan-masukan di OPD masing-masing.

Beberapa kegiatan yang dipelajari rombongan pimpinan OPD Morut di antaranya:

– Pelaksanaan kegiatan survei penilaian integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI – KPK)

– Pelaksanaan kegiatan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)

– Pelaksanaan kegiatan pencegahan korupsi

– Pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD)

– Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS)

– Pengelolaan keuangan dan aset daerah

– Pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD)

– Pengelolaan refocusing anggaran penanganan Covid-19. (Enos)

Related posts