Kotamobagu – Kota Kotamobagu kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam upayanya menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024, Kota Kotamobagu berhasil meraih zona hijau dengan nilai integritas terjaga, yang juga merupakan nilai tertinggi di seluruh Sulawesi Utara.
Dalam pernyataannya, Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Yusrin Mantali, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut. “Alhamdulillah, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kota Kotamobagu memperoleh nilai positif yaitu zona hijau atau integritas terjaga dan merupakan nilai tertinggi se-Sulawesi Utara,” ujar Yusrin Mantali.
Survei ini merupakan bagian dari upaya KPK dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di seluruh Indonesia. Penilaian integritas ini tidak hanya mencakup aspek pencegahan korupsi, tetapi juga mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Yusrin Mantali juga menekankan pentingnya hasil survei ini sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Kotamobagu untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. “Hasil Survei Penilaian Integritas ini menjadi acuan penting bagi kami Pemerintah Kota Kotamobagu untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” tambahnya.
- DPRD Bitung Perpanjang Masa Kerja Pansus Ranperda Penyertaan Modal Di Perumda Air
- Sambut Siswa Baru, SDN Babakansari Gelar MPLS Unik Dengan Semangat Literasi Finansial dan Kearifan Lokal
- Pertama Kali Dipresentasikan di KADIN Pusat, TIFF 2026 Bikin Pengurus Nasional Terpukau: Tomohon Siap Jadi Magnet Investasi
Pemerintah Kota Kotamobagu juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang transparan, bebas korupsi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain itu, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan peningkatan pengawasan internal menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. (***/Midi)
