Gorontalo-Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan bersama Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail,bertempat di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (16/6/2025).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya koordinasi lintas lembaga dalam menangani persoalan pertambangan yang belakangan semakin kompleks di wilayah Gorontalo.
Ketua Pansus Pertambangan, Meyke Kamaru, mengatakan bahwa rapat tersebut bersifat koordinatif guna merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi dinamika pertambangan di daerah, khususnya terkait sejumlah insiden penolakan aktivitas perusahaan tambang oleh masyarakat.
“Pertemuan ini penting untuk menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif. Apalagi akhir-akhir ini muncul sejumlah insiden yang melibatkan penambang rakyat, termasuk penolakan terhadap kehadiran perusahaan GM di Bone Bolango,” ujar Meyke.
- Jelang HUT RI ke-81: Bentangkan Kabel Laut 1,95 KMS, PLN Nyalakan Listrik Perdana di Pulau Dudepo dan Tuntaskan 100 Persen Rasio Desa Berlistrik Provinsi Gorontalo
- Disiapkan Jadi Ahli Metalurgi, Bupati Delis Antar 10 Putra-Putri Terbaik Morut ke ITD Sumut
- Sekwan Niklas Silangen Menghadiri Acara Pelantikan Dan Pengambilan Janji Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemprov Sulut : Turut Berikan Ucapan Selamat
Dalam kesempatan itu, Gubernur Gusnar Ismail menyambut baik kedatangan Pansus dan memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD dalam menjembatani persoalan tambang yang selama ini masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.
“Gubernur menyampaikan bahwa langkah Pansus ini sangat tepat, karena kita harus mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan pertambangan di Gorontalo,” tambah Meyke.
Pansus sendiri, kata Meyke, hingga kini masih terus bekerja dan belum mengeluarkan rekomendasi final. Namun ia memastikan bahwa semua rekomendasi nantinya akan memperhatikan berbagai aspek, termasuk keberpihakan terhadap masyarakat penambang serta prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
“Kami ingin memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan Pansus nantinya berpihak kepada semua pihak, tanpa mengesampingkan rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya dari pertambangan,” tegasnya. (***)
