Jakarta-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) buat 46 satuan kerja daerah, di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel, Jakarta, Selasa (20/08/2024).
Predikat WTAB tersebut, diberikan dalam rangka mendukung penuh upaya pembangunan Zona Integritas Sistematis Lengkap Berkelanjutan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“WTAB menjadi landasan menuju WBK dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dan pada akhirnya ATR/BPN bisa menghadirkan pelayanan publik yang semakin akuntabel, transparan, profesional, dan melayani,” ujar Menteri AHY.
Ia mengungkapkan, zona Integritas yang disematkan kepada instansi Pemerintah bukan hanya formalitas saja.
“Tidak boleh juga hanya sekedar menjadi jargon semata, tapi memang kita membutuhkan landasan yang kokoh dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kita di mana pun berada, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” katanya.
Untuk diketahui, satuan kerja yang mendapat predikat WTAB kali ini adalah dua Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, yakni Aceh dan Kalimantan Timur, serta 44 Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota.
Predikat ini diberikan sebagai salah satu penilaian yang dilakukan secara internal sekaligus sebagai syarat pengusulan satuan kerja untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Dalam mengimplementasikan zona Integritas, kata dia tentunya tidak mudah karena banyaknya tantangan yang dihadapi di lapangan.
Oleh karena itu, ia merasa harus memberikan apresiasi secara khusus kepada satuan kerja yang telah sungguh-sungguh menghadirkan zona Integritas di wilayahnya.
“Yang lain saya berharap juga termotivasi. Oleh karena itu, selamat kepada para penerima penghargaan ini,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, R B Agus Widjayanto menyampaikan, satuan kerja yang mendapatkan predikat akan berperan sebagai _role model_ bagi satuan kerja yang lain. Mengingat, proses menuju WTAB tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, dan predikat ini wajib dijaga keberlangsungannya bahkan ditingkatkan.
“Tim Penilai beserta Tim Terpadu akan terus melakukan _monitoring_ evaluasi secara berkala jangan sampai setelah diperoleh predikat terjadi penurunan kualitas. Hal ini menjadi tanggung jawab Kepala Kanwil dan Kepala Kantah sebagai kepala satuan kerja, untuk terus memperbaiki dan menjaga kualitas layanan terhadap masyarakat,” tandasnya.
Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, mewakili Menteri PAN-RB, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, seluruh Kepala Kanwil BPN se-Indonesia, serta sejumlah Kepala Kantah Kabupaten/Kota.(LS/PHAL/Humas ATR/ BPN/ NAL)
