Bitung, Redaksisulut – Dari 15 Kabupaten/Kota, Bitung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) atas laporan keuangan pemerintah tahun anggaran 2020.
Meski sudah meraih opini WTP yang ke 10, dibawah pimpinan Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar langsung memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan BPK RI Perwakilan Sulut dalam buku LHP.
Maurits menyampaikan bahwa, untuk menindak lanjuti, Pemkot Bitung akan penuhi dalam kurun waktu 60 hari sebagaimana yang diamanatkan BPK.
“Kedepan kami bertekad agar tidak ada catatan lagi dalam pengelolaan keuangan daerah. Semua harus bersih”. Tegasnya.
Lanjutnya bahwa target Maurits-Hengky kedepan tidak ada catatan dalam laporan penggunaan anggaran tahun 2021, yang akan diperiksa pada tahun 2022.
Kedepan bakal mendorong Inspektorat Kota Bitung, sebagai lembaga pengawas harus benar-benar melaksanakan fungsinya, mulai dari, tahap pelaksanaan sampai perencanaan agar memudahkan penggunaan anggaran di pemkot Bitung.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Albert Sarese menyampaikan bahwa, dengan diperiksa empat hal oleh BPK Kota Bitung, mulai dari opini WTP yang sudah di terima sekarang atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 adalah WTP yang ke 10 berturut turut sejak LKPD 2011-2020.
“Yang diperiksa BPK ada empat hal, yakni mulai dari sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundang undangan, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan dan kecukupan pengungkapan”. Kata Albert.
Untuk hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara menghasilkan Opini:
1. Kabupaten Minahasa dengan Opini WTP
2. Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Opini WTP
3. Kabupaten Kepulauan Sangihe Dengan Opini WTP
4. Kabupaten Minahasa Utara dengan Opini TW
5. Kabupaten Minahasa Selatan dengan Opini WTP
6. Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Opini WTP
7. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Opini WTP
8. Kabupaten Bolaang Mongondow timur dengan Opini WTP
9. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Opini WTP
10. Kabupaten Kepulauan Talaud dengan Opini WTP
11. Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan Opini WTP
12. Kota Manado dengan Opini WTP
13. Kota Bitung dengan Opini WTP
14. Kota Tomohon dengan Opini WTP
15. Kota Kotamobagu dengan Opini WTP
Turut hadir dalam kegiatan Penyerahan LHP Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Anggota IV BPK RI, lbu Dr. Isma Yatun, CSFA, CFrA, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, S.E, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiscus Silangen, Sp.B-KBD., Auditorat Utama Keuangan Negara VI Bapak Dr. Dori Santosa S.E, M.M CSFA, CfrA, Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Edwin H. Silangen, SE, MS, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Karyadl, S.E., M.M, Ak. CA, CFrA, CSFA, seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. (Wesly)
