Minsel-Kasus perdagangan orang menjadi prioritas pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penindakan bagi pelaku yang saat ini berkeliaran terutama di Sulawesi Utara dibuktikan dengan kejadian yang belum lama ini sempat menghebohkan warga sulut dengan dipulangkan puluhan Tenaga kerja ilegal asal Sulut yang dibawah ke Kamboja.
Melihat banyak kasus perdagangan orang yang terjadi di Sulawesi Utara Felly Estelita Runtuwene Ketua Komisi IX DPR-RI bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) gencar melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
Bertempat di Desa Pinaling kecamatan Amurang timur, Jumat (27/9/2024) kemarin, Ketua Komisi IX DPR-RI Felly Runtuwene libatkan ratusan masyarakat untuk ikut bersama dalam mendengarkan pemaparan terkait adanya tindak pidana bagi pelaku perdagangan orang.
Kendati hanya lewat zoom, Felly Estelita Runtuwene menyampaikankan bahwa alangkah baiknya para calon pekerja migran jangan terpengaruhi adanya iming-iming gaji yang tinggi tapi tidak tidak mengurus legalitasnya.
Pengurusan administrasi melalaui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI ) agar apabila berangkat dan semua surat lengkap maka kita tidak akan takut walaupun berada di negeri orang.
“Apabila legalitas kita miliki maka akan dilindungi, mulai dari kepengurusan ijin, persiapan keberangkatan, pengawalan perjalanan, semua ada perlindungan hukum,”jelas Felly.
Hendra Makalalag Kepala Balai BP2MI Sulawesi utara kepada sejumlah awak media menyampaikan untuk tidak takut apabila kita ingin bekerja keluar negeri asalkan kita dibekali dengan administrasi yang lengkap.
“Oleh sebab itu saya mengajak dan menantang apalagi anak anak umur kreatif untuk bekerja keluar negeri dan BP2MI akan membantu menjawab semua adminstrasi secara terstruktur, kemanapun kita akan pergi kita tidak akan merasa takut karena kita akan mendapatkan perlindungan.” Pungkas Makalalag. (onal_m)
