Pohuwato-Tokoh masyarakat Popayato Barat, Rijal Alulu, melontarkan kritik keras terhadap Kapolda Gorontalo yang dinilai gagal menghadirkan penegakan hukum yang tegas terhadap persoalan PETI di Pohuwato.
Rijal menilai, jika kegagalan tersebut terus dibiarkan, maka evaluasi dan punishment terhadap pimpinan kepolisian harus menjadi tuntutan publik. Bahkan, menurutnya, mundur secara terhormat lebih baik daripada mempertahankan jabatan ketika kepercayaan masyarakat semakin runtuh.
“Jangan anggap semua bisa kalian bungkam dengan instrumen klasik yang selama ini digunakan. Rakyat sudah melihat, mengetahui, dan menilai. Yang akan berbicara bukan narasi kami, tetapi fakta dan kebenaran,” tegas Rijal.
Ia mengatakan gerakan masyarakat akan terus diperkuat melalui jalur konstitusional, dokumentasi fakta, laporan resmi, dan pengawasan publik.
“Kami tidak sedang mencari keributan. Kami sedang menuntut hukum bekerja. Kalau hukum rusak dan marwah institusi ikut rusak, rakyat punya hak untuk bersuara dan mengawasi,” ujarnya.
Rijal juga memperingatkan agar persoalan PETI tidak diperlakukan sebagai masalah yang cukup diselesaikan dengan seremoni, konferensi pers, atau tindakan sesaat ketika tekanan publik meningkat.
“Kami akan dorong persoalan ini sampai tuntas. Bukan hanya di daerah. Jika diperlukan, kami akan membawa fakta dan bukti melalui seluruh jalur hukum dan lembaga pengawasan yang berwenang. Jangan berharap persoalan ini berhenti hanya karena tekanan atau cara-cara lama,” katanya.
Menurutnya, gerakan massa harus tetap berjalan secara damai, tertib, dan berdasarkan fakta, karena tuntutan utama masyarakat adalah penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih.
“Kami tidak takut pada jabatan. Kami hanya takut ketika hukum kehilangan keberanian. Kalau aparat serius, buktikan dengan tindakan. Kalau gagal, pertanggungjawabkan. Jangan berlindung di balik institusi,” pungkas Rijal. (IR)
