Jakarta, – Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara mendapat apresiasi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR). Tren positif tersebut antara lain tercermin dari semakin banyaknya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Hal tersebut disampaikan dalam Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR dengan Pimpinan BPK di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (10/8), dalam rangkaian komunikasi antarlembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026.
Ketua BPK, Isma Yatun mengatakan, pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kedua lembaga negara untuk membahas penguatan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“Dalam silaturahmi ini, BPK dan MPR berdiskusi mengenai tata kelola akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Silaturahmi ini diarahkan untuk membicarakan berbagai hal yang bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Isma Yatun.
Isma Yatun menegaskan pemeriksaan BPK tidak berhenti pada pemberian opini, tetapi juga diarahkan untuk mendorong perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.
“BPK terus mendorong agar hasil pemeriksaan menjadi bagian dari upaya perbaikan pengelolaan keuangan negara. Tujuannya bukan hanya menghasilkan laporan yang akuntabel, tetapi memastikan pengelolaan keuangan negara semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Isma Yatun.
Sementara itu Ketua MPR, Ahmad Muzani memberikan apresiasi terhadap tren positif yang terlihat dari hasil pemeriksaan BPK. Menurutnya, peningkatan opini WTP pada laporan keuangan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
“Meningkatnya opini WTP menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan negara terus mengalami perbaikan. Ini merupakan indikator positif bahwa tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah semakin baik,” ujar Ahmad Muzani.
Pertemuan ini juga membahas peran BPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk pemeriksaan pada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua BPK, Budi Prijono, dan para Wakil Ketua MPR, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Edhie Baskoro Yudhoyono. (nav)
