Bitung, Redaksisulut – Dengan adanya pemberitaan dari Media Online serta informasi yang didapatkan dari internal Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bitung, Anggota DPRD Kota Bitung, Hasan Suga kaget ketika mengetahui ketersediaan dana di kas Pemkot Bitung yang hanya mampu bertahan hingga bulan September 2020.
“Pantas sempat menjadi pembahasan hangat di internal Banggar beberapa hari lalu dimana Pemkot berencana untuk kembali menggeser anggaran di sekretariat DPRD”. Kata Kader PAN Hasan Suga, Rabu (29/7/2020).
Ia juga mengaku bahwa dirinya tidak habis pikir, kenapa sampai anggaran Pemkot Bitung hanya mampu melakukan pembiayaan hingga bulan September bukannya sampai bulan Desember 2020.
“APBD diketuk bukan untuk pembiayaan bulan Januari sampai September tetapi itu untuk pembiayaan setahun penuh, mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember 2020. Kalau hanya sampai bulan September, lalu dikemanakan anggaran untuk bulan Oktober, November dan Desember?”. Katanya.
Melihat kejanggalan ini Hasan juga mengatakan, kalau anggaran Pemkot hanya mampu hingga bulan September, lalu bagaimana dengan nasib ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) serta belanja publik lainnya selama tiga bulan kedepan?
“Saat ini saja informasinya sudah ada sekitar 3000an lebih THL yang bergantung ke APBD, lalu tiga bulan kedepan mereka akan digaji dengan apa jika kas daerah hanya mampu sampai bulan September? “. Tanya Hasan.
Dirinya mengaku akan mendesak Banggar agar segera melakukan pertemuan dengan TAPD Kota Bitung untuk mengklarifikasi soal ketersedian dana di kas daerah agar publik tahu bagaimana kondisi keuangan saat ini.
“Ini urgent dan harus segera ditindaklanjuti, jangan sampai publik berharap kas daerah masih ada padahal sudah minus”. Tambahnya.
Sementara itu, Albert Sarese, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemkot Bitung, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu soal kondisi kas daerah mengatakan bahwa anggaran di kas Daerah Masih tersedia.
“Masih tersedia”. Katanya.
Menurut informasi, kas daerah Pemkot Bitung hanya menyisakan saldo Rp. 45 miliar dan itupun akan terbagi dengan pencairan tahap kedua dana hibah Pilkada serta pembayaran sertifikasi guru yang belum terbayarkan semuanya. (Wesly)
