Gorontalo-Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Idrus Mopili, menegaskan peran strategis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai instrumen kontrol utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal itu disampaikannya dalam pertemuan bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo yang berlangsung di ruang pertemuan BPK, Selasa (13/1/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sukril Gobel, Asisten III sekaligus Plh Inspektorat Sukri Juratinoyo, serta Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo beserta jajaran.
Dalam sambutannya, Thomas Mopili menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPK atas perannya dalam menjaga akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah. Ia mengibaratkan BPK sebagai “dokter” dalam tata kelola keuangan, sebagaimana dokter jantung yang mengatur pola hidup pasien agar terhindar dari penyakit.
“Kalau bicara pengelolaan dan pemeriksaan keuangan, maka dokternya adalah BPK. Karena itu, kami di DPRD bersama seluruh jajaran wajib patuh dan taat terhadap hasil pemeriksaan yang diberikan,” ujarnya.
Thomas mengakui, hasil pemeriksaan BPK kerap menjadi pengingat agar seluruh penyelenggara pemerintahan lebih berhati-hati, disiplin, dan memahami aturan secara menyeluruh. Menurutnya, temuan BPK bukan untuk mencari kesalahan semata, melainkan sebagai pembelajaran agar ke depan tata kelola keuangan semakin baik.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai mekanisme dan batas waktu yang ditetapkan.
“Tidak ada alasan untuk mengabaikan rekomendasi. Kalau sudah ditandatangani, maka harus diselesaikan. Ini menjadi pelajaran penting agar ke depan tidak terulang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Thomas menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail. Ia menilai sinergi yang solid menjadi kunci utama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
“Insyaallah, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berjalan dengan baik, saling menguatkan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *
