Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wpem_usermeta WHERE user_id IN (40) ORDER BY umeta_id ASC

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID IN (40)

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '40' LIMIT 1

Terkait Aktifitas Pemotongan Kapal di Tandurusa, Ini Kata KSOP Bitung

oleh -758 Dilihat
oleh

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_terms' doesn't exist]
SELECT DISTINCT t.term_id, tr.object_id FROM wpem_terms AS t INNER JOIN wpem_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wpem_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'newstopic') AND tr.object_id IN (203670, 203661, 203654) ORDER BY t.name ASC

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_usermeta' doesn't exist]
SELECT user_id, meta_key, meta_value FROM wpem_usermeta WHERE user_id IN (1,31,8) ORDER BY umeta_id ASC

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID IN (1,31,8)

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '1' LIMIT 1

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '31' LIMIT 1

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '8' LIMIT 1

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '40' LIMIT 1

Bitung-Aktifitas pemotongan kapal di kelurahan Tandurusa, kecamatan Aertembaga, yange menimbulkan polemik, akhirnya mendapat tanggapan dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Bitung, Yefri Meidison, M.Mar.

Kepada sejumlah wartawan, Rabu (4/8/3026), Yefri yang didampingi Kepala Bidang Hukum dan Sertifikasi Kapal, Risdianto, menegaskan bahwa KSOP Bitung sama sekali tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin pemotongan kapal maupun izin usaha pelayaran tertentu. Seluruh proses perizinan merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Perhubungan. KSOP menurutunya hanya melakukan pengawasan.

“KSOP Bitung tidak berwenang mengeluarkan izin, karena sesuai aturan, izin pemotongan kapal dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan. Tugas kami hanya melakukan pengawasan sesuai aturan yang berlaku,” tandas Yefri.

Ditegaskannya, saat ini sebanyak 11 unit kapal yang dipotong di lokasi tersebut telah mengantongi izin resmi dari pemerintah pusat setelah melalui proses administrasi yang melibatkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

BACA JUGA

Menurut Yefri,, izin tidak mungkin diterbitkan apabila proses penghapusan aset, legalitas kepemilikan, serta seluruh dokumen kapal belum dinyatakan lengkap.

“Kalau persyaratan administrasi belum selesai, izin tidak mungkin keluar. Semua tahapan harus dipenuhi terlebih dahulu,” katanya.

Yefri juga menegaskan bahwa KSOP selalu melakukan pengawasan sesuai tugas dan fungsi. “Pengawasan terus dilakukan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan, serta pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dalam kegiatan pemotongan kapal dikenakan sebesar Rp50.000 per ton sesuai ketentuan,” tandasnya. (hzq)

Galat basis data WordPress: [Table 'redaksi2_wp214.wpem_users' doesn't exist]
SELECT * FROM wpem_users WHERE ID = '40' LIMIT 1