Morut – Keputusan bersama pada pertemuan antara PT SPN (Sinergi Perkebunan Nasional) bersama Warga Desa Gontara selaku pemilik lahan kelapa sawit yang di mediasi oleh pemerintah Kabupaten Morowali Utara beberapa waktu lalu, dengan hasil yang telah di sepakati, di bantah oleh pihak SPN.
Sebab menurut pihak SPN melalui Kepala Bagian (Kabag) Operasional PT SPN Wisetyio Sasongko, keputusan tersebut belum mengikat dan hanya secara spontanitas.
“Keputusan itu belum mengikat dan hanya secara spontanitas,apalagi itu secara mendadak dan pertemuan tersebut tidak terjadwalkan,” Ujar Sasongko kepada media ini, Jumat (11/12/2021).
Sebelumnya, Pemerintah kabupaten Morowali Utara (Morut) melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Drs Victor Tamehi bersama Camat Morit Atas Yarisdem Balitante telah memediasi pertemuan antara Warga Desa Gontara selaku pemilik lahan sawit dan pihak pengelolah yang di hadiri Direktur PT SPN (Sinergi Perkebunan Nasional), dengan kesepakatan pembagian hasil persentase 100 persen di potong 50 persen (biaya Pemeliharaan) dan 25 persen pihak pengelolah (SPN) dan 25 persen warga desa Gontara.
- PLN Goes To You: Semarakkan Hari Pelanggan Nasional 2026, PLN UP3 Gorontalo Hadir Menyapa Pelanggan
- Semangat Hari Pelanggan Nasional, PLN UP3 Kotamobagu Perkuat Sinergi dan Keandalan Listrik Bersama Stakeholder di Boltim
- Momen Hari Pelanggan Nasional 2026, PLN Unit Layanan Pelanggan Manado Utara Hadir Lebih Dekat: Mendengar, Mengapresiasi, dan Tumbuh Bersama Pelanggan
Namun kesepakatan pembagian hasil tersebut yang di hadiri Dirut PT SPN rupanya mendapat jalan buntu, di mana pihak PT SPN melalui Kabag Operasional membantah dengan alasan pertemuan itu secara mendadak dan tidak terjadwal kan.
Diketahui, lahan kelapa sawit yang berada di Desa Gontara kecamatan Tomata Kabupaten Morowali Utara, di “Sabotase” pengelolaannya oleh PT SPN selama bertahun-tahun. Padahal lahan seluas 11 hektar tersebut merupakan milik masyarakat Desa Gontara. Namun selama ini masyarakat selaku pemilik lahan belum menikmati hasilnya. (Johnny)
