Bitung- Salah satu orang tua siswa SMK Negeri 2 Bitung, Atriani Luas melaporkan adanya pungutan di SMK Negeri 2 Bitung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulut.
Laporan tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis yang ditujukan langsung kepada kepala dinas, Drs. Yahya P. Rondonuwu, M.Si. kepada wartawan, Atriani mengatakan, dirinya menyampaikan laporan tersebut sejak awal Oktober 2026 lalu yang dilengkapi dengan data dan uraian secara tertulis.
Menurut Atriani, yang merupakan warga kelurahan Binuang, Kecamatan Lembeh Utara, anaknya yang kini duduk di kelas X, oleh pihak sekolah memaksa seluruh orang tua siswa untuk membayar sejumlah uang sebesar Rp.50.000 rupiah) untuk kelas X dan Rp.100.000, untuk kelas XI dan XII setiap bulan dengan sifat wajib tanpa terkecuali. “Juga ada siswa yang sudah lulus tetapi ijazahnya ditahan pihak sekolah karena menunggak pembayaran pungutan selama 10 bulan dengan total Rp.1.000.000. Sekarang saya juga sudah diminta uang pembayaran sejumlah Rp. 50.000,” ujar Atriani.
Dikatakannya, bagi orang tua yang menyatakan tidak mampu, dipersyaratkan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan setempat sebagai syarat pembebasan pembayaran.
Meskipun SKTM telah diserahkan menurutnya, Kepala Sekolah memerintahkan petugas sekolah untuk mendatangi dan memeriksa langsung tempat tinggal keluarga murid guna menilai apakah keluarga tersebut benar-benar tidak mampu,atau di katakan tidak mampu padahal mampu.
“Ini jelas melanggar Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan yang melarang pungutan wajib kepada orang tua di sekolah negeri. Juga Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, khususnya Pasal 12 ayat (1) dijelaskan, Komite Sekolah tidak boleh memungut biaya yang bersifat wajib dan mengikat orang tua/wali murid. Apalagi harus melakukan pemeriksaan kediaman.Sekolah tidak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan langsung ke kediaman warga. Hal ini melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang perlindungan hak privasi serta Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin setiap orang bebas dari campur tangan urusan pribadi dan keluarga,” tegas Atriani.
Lanjut dikatakannya, apa yang dilakukan oleh pihak sekolah merupakan diskriminasi dan penghinaan martabat. Praktik pemeriksaan rumah yang ditujukan khusus kepada keluarga yang mengajukan keringanan menurutnya bersifat mempermalukan, mendiskriminasi, serta melanggar hak penghormatan dan perlindungan martabat setiap warga negara sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Selain itu kata Atriani, adanya pelanggaran susunan pengurus Komite Sekolah, dimana susunan pengurus Komite Sekolah SMK Negeri 2 Bitung diduga tidak memenuhi ketentuan, yaitu, ketua Komite Sekolah, Jerri Kansil merangkap sebagai pengurus Partai Politik PDIP Kota Bitung. “Bendahara Komite Sekolah, Lintje M.F. Tumiwa, S.Pd merupakan guru ASN di lingkungan sekolah bersangkutan. Hal ini bertentangan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan, pengurus Komite Sekolah tidak boleh berasal dari unsur pengelola sekolah, guru, maupun pegawai sekolah, serta tidak boleh merangkap jabatan pengurus partai politik,” tandasnya.
Pihaknya pun kata Atriani, meminta dinas Dikbud Sulut untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan ini secara tegas, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dan meminta supaya nenghentikan segera pungutan sebesar Rp.50.000, untuk siswa-siswi kelas X dan Rp.100.000 untuk siswa-siswi kelas XI dan XII per bulan yang dipaksakan kepada seluruh orang tua/wali siswa dan menghentikan praktik pemeriksaan langsung ke kediaman keluarga murid oleh petugas sekolah.
“Kami juga minta untuk meninjau ulang dan menonaktifkan pengurus Komite Sekolah yang tidak memenuhi syarat sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, serta memberikan jawaban tertulis atas laporan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat ini, sesuai ketentuan pelayanan publik,” pungkasnya.
Pihak sekolah sampai berita ini ditulis belum terkonfirmasi. (*)
