Bitung- Pansus LKPJ 2025 DPRD Kota Bitung mempertanyakan alokasi anggaran di sekretariat daerah 2025 yang dinilai tidak adil.
Ketua Pansus LKPJ, Rafika Papente mengatakan, dari laporan yang ada, untuk sekretariat daerah pada tahun 2025 mendapat alokasi anggaran 69 miliar rupiah. Sementara itu, menurut Kabag Pemerintahan, Rio Karamoy, SSTP kepada Pansus mengaku hanya mendapat 200 juta lebih untuk tahun 2025. “Dari beberapa kabupaten dan kota di Sulut, Bagian Pemerintahan di Bitung yang paling rendah anggaran,” ujar Karamoy kepada Pansus LKPJ saat rapat, Jumat (17/4/2026).
Karamoy pun berharap di APBD perubahan tahun 2026, DPRD melalui badan anggaran untuk dapat membantu menaikan anggaran di bagian pemerintahan. “Anggaplah kami mencari dana. Di tahun 2026 ini kami hanya mendapat 90 juta rupiah. Berharap DPRD bisa membantu di APBD perubahan,” kata mantan Camat Madidir tersebut.
Ketua Pansus LKPJ, Rafika Papente mempertanyakan pembagian anggaran di sekretariat daerah yang menurutnya ada ketimpangan. “Total untuk sekretariat daerah 2025 ada alokasi 69 miliar. Tapi kenapa untuk bagia pemerintahan cuma 210jt. Aa kemana uang lain. Pantas ada 5 miliar tidak terpakai. Padahal cuma ada 9 atau 10 bagian,” katanya. (hzq)
