Jakarta,– Wakil Wali Kota Tomohon, Sendy G.A. Rumajar, S.E., M.I.Kom memaparkan soal sejumlah permasalahan terkait resiko korupsi di daerah, kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Tomohon, serta harapan dukungan pendampingan dari KPK.
Menurutnya, permasalahan yang diidentifikasi didaerah soal pemberantasan korupsi yakni soal lemahnya sistem pengawasan internal akibat keterbatasan kapasitas dan independensi inspektorat.
“Tingginya penggunaan diskresi tanpa akuntabilitas, minimnya kontrol publik, dan potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Kendala pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) karena keterbatasan SDM dan kompetensi dan rendahnya pemahaman ASN mengenai antikorupsi, minimnya partisipasi masyarakat, dan media lokal yang tidak selalu independen,” ungkapnya saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara Tahun 2025 yang digelar di Aula Bhineka Tunggal Ika Lantai 6, Gedung Merah Putih KPK-RI, Jakarta. Rabu, (13/08-2025).
Sendy pun mengemukakan harapan agar KPK dapat membantu Pemda menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang lebih baik., termasuk mengidentifikasi serta mengatasi potensi masalah korupsi, sekaligus memperkuat sistem pengawasan internal.
- Kesepakatan Berhasil Dicapai, Pemprov Sulut Dan DPRD Resmi Menandatangani Nota Kesepahaman KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027
- Wujudkan Pemerataan Energi di Daerah 3T, PLN Resmikan Peningkatan Layanan Listrik 24 Jam di Pulau Beeng Laut, Bebalang, dan Siladen
- 36 Anggota Paskibraka Tomohon 2026 Resmi Dikukuhkan, Caroll Senduk: Jaga Kehormatan Sang Merah Putih
“Kita merasa perlu nya upaya pencegahan korupsi dan membangun transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah agar lebih profesional, berintegritas, dan kompeten,” terangnya.
Lanjutnya, Kami berharap kegiatan rapat koordinasi ini semakin meningkatkan kebersamaan dan kerja sama antara pemerintah daerah dan KPK dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang telah menggagas pertemuan ini sebagai langkah strategis memperkuat koordinasi pemberantasan korupsi di daerah, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.
“Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kita dapat hadir di tempat ini. Pemerintah Kota Tomohon mengapresiasi KPK yang telah menginisiasi pertemuan ini,” ungkap Rumajar.
Diketahui, kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto, Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, para bupati/wali kota se-Provinsi Sulawesi Utara, ketua DPRD, sekretaris daerah, inspektur daerah, serta kepala BPKPD/BPKAD se-Provinsi Sulawesi Utara.(*/Red)
