Gorontalo-Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Idrus, menegaskan bahwa BK tetap independen dan tidak bisa ditekan oleh siapa pun dalam menjalankan tugasnya.
Pernyataan ini disampaikan untuk merespons isu yang menyebut BK “masuk angin” dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD.
“Saya pastikan bahwa BK bekerja secara independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun,” kata Hamzah Idrus, Jumat (14/03/2025).
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS ini menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melanggar kode etik atau sumpah janji sebagai anggota DPRD akan diberikan sanksi sesuai ketentuan.
- Wali Kota Caroll Senduk Lepas 200 Peserta Eco Trail Run, Promosikan Keindahan Alam Tomohon Lewat TIFF 2026
- Wali Kota Tomohon Terima Kunjungan Wakil Dubes Selandia Baru, Perkuat Kerja Sama Geothermal dan Jajaki Sister City
- Dugaan Permasalahan Penerimaan Siswa Baru di SMP Negeri 2 Bitung, Komisi 1 Panggil Pihak Terkait
“Tidak ada kompromi dalam menegakkan etika di DPRD. Jika ada pelanggaran, kami akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan,” ujarnya.
Dirinya menekankan bahwa BK bekerja secara tegas tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Sanksi yang dapat dijatuhkan BK mencakup teguran lisan, teguran tertulis, hingga usulan pemberhentian sementara atau permanen sebagai anggota DPRD maupun pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).” tandas Hamzah. (*Ar)
