Gorontalo-Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Gorontalo, Hamzah Idrus, menegaskan bahwa BK tetap independen dan tidak bisa ditekan oleh siapa pun dalam menjalankan tugasnya.
Pernyataan ini disampaikan untuk merespons isu yang menyebut BK “masuk angin” dalam menangani dugaan pelanggaran kode etik anggota DPRD.
“Saya pastikan bahwa BK bekerja secara independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun,” kata Hamzah Idrus, Jumat (14/03/2025).
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi PKS ini menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melanggar kode etik atau sumpah janji sebagai anggota DPRD akan diberikan sanksi sesuai ketentuan.
- Anwar Sidora Tegaskan Pentingnya Konsistensi Jaga Kedisiplinan Kerja
- Rumah Adik Wartawan di Keuno Terbakar, Pihak Kepolisian Diminta Lakukan Penyelidikan
- Rapat Lanjutan Pembahasan Ranperda Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Dan Wabah Penyakit Menular : Instrumen Hukum Penting Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Darurat Kesehatan
“Tidak ada kompromi dalam menegakkan etika di DPRD. Jika ada pelanggaran, kami akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan,” ujarnya.
Dirinya menekankan bahwa BK bekerja secara tegas tanpa intervensi dari pihak mana pun.
“Sanksi yang dapat dijatuhkan BK mencakup teguran lisan, teguran tertulis, hingga usulan pemberhentian sementara atau permanen sebagai anggota DPRD maupun pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).” tandas Hamzah. (*Ar)
