Bitung-Pemerintah Kota Bitung memenangkan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado, menyusul ditolaknya gugatan masyarakat kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari oleh majelis hakim Erick Siswandi Sihombing, SH, terkait dengan permasalahan di PT Futai Sulawesi Utara, dalam perkara Nomor 33/G/LH/2026/PTUN.MDO.
Dalam amar putusan yang dibacakan pada Kamis, (12/11/2026), majelis hakim menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Para penggugat juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp836.000 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
Sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim lebih dahulu mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat II Intervensi. Majelis menyatakan eksepsi tersebut tidak diterima untuk seluruhnya. Dengan demikian, perkara diperiksa hingga pokok perkara, dan akhirnya gugatan ditolak.
Para tergugat yakni Gubernur Sulawesi Utara, Wali Kota Bitung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung, serta Direktur Utama PT Membangun Sulut Maju selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
Perkara ini berawal dari gugatan yang oleh Koalisi Advokasi Lingkungan Hidup dan Pesisir Sulawesi Utara bersama masyarakat Kelurahan Tanjung Merah, Kota Bitung, yang diajukan sebagai bentuk upaya memperoleh akses terhadap keadilan lingkungan atas dugaan pembiaran dan tidak dilaksanakannya kewajiban hukum oleh penyelenggara negara dalam melakukan penegakan hukum terhadap PT Futai Sulawesi Utara yang selama bertahun-tahun melakukan pencemaran lingkungan tanpa adanya tindakan penegakan hukum yang efektif berupa sanksi administratif.
Kepala Bagian Hukum Pemkot Bitung, Budi Kristiarso, SH.MH, menyambut baik putusan tersebut dan menilainya sebagai bukti bahwa keputusan dan atau tindakan-tindakan yang diterbitkan/dilakukan pemerintah daerah telah melalui prosedur yang sesuai ketentuan.
“Kami bersyukur dan menghargai putusan majelis hakim PTUN Manado. Putusan ini menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bitung dalam mengambil kebijakan selalu berpegang pada peraturan perundang-undangan. Kami tetap menghormati hak warga untuk menempuh jalur hukum, dan ke depan Pemkot Bitung berkomitmen menjaga ketaatan hukum serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan dalam setiap keputusan,” ujar Budi.
Ditambahkannya, Pemkot Bitung akan menunggu salinan putusan lengkap untuk mempelajari pertimbangan hukum majelis hakim, serta mengikuti perkembangan proses hukum selanjutnya.
Hingga berita ini diturunkan, putusan belum berkekuatan hukum tetap (inkracht). Para pihak masih dapat menempuh upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salinan putusan lengkap juga belum tersedia, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim belum dapat diuraikan. (hzq)
