Morut-Camat Petasia, Novrianto Najamudin bersama Kapolsek Petasia, Ipda Paisal dan Danramil Petasia, (Forkopimcam) menemui warga Desa Gililana, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara (Morut), di gedung serbaguna Jumat (29/09/2023).
Pertemuan itu digelar, dalam rangka membahas soal tuntutan masyarakat Gililana yang berujung pada aksi penyegelan kantor Desa saat ini.
Bahkan dalam unjuk rasa sebelumnya, sebagai bentuk protes warga juga menggelar aksi bakar ban serta kayu di depan gedung serba guna tersebut.
“Ada 15 poin tuntutan warga yang pada kesimpulannya meminta agar Kades Gililana dicopot dari jabatannya. Kami tidak menginginkan Laudin menjabat Kades,lagi” tandas Asri Ganing kepada Camat Petasia.
Sementara warga lain menyampaikan, jika tuntutan mereka tidak diindahkan, maka penyegelan itu akan terus berlanjut sampai ada Kades baru.
” Yang pasti kami tidak mau lagi Laudin menjadi Kades di Gililana, ” ujarnya.
“Pelayanan di Desa buruk, Kades Laudin jarang berkantor, dan lebih memilih tinggal di Kolonodale ketimbang di Desa ini, belum lagi persoalan lain yang hari ini kami serahkan ke pak Camat,” tandas Danial warga setempat.
Sementara itu, merespon tuntutan warga, Camat Petasia, Novrianto Najamudin, berjanji akan membahas persoalan ini ditingkat Pemerintah Daerah (Pemda).
“Hari ini saya berjanji akan membahas persoalan tuntutan warga di tingkat daerah. Adapun hasilnya, mau manis atau pun pahit, saya akan datang untuk menyampaikan ke kita semua,” kata Novri.
Ia mengatakan, akan menampung semua tuntutan warga, dan akan menyelesaikan persoalan ini se segera mungkin.
Kendati demikian kata Novri, dirinya juga berharap masyarakat bisa bersama-sama menjaga keamanan di desa, dan tidak mudah untuk terprovokasi dengan informasi-informasi sepihak.
“Saat ini kita akan memasuki tahun politik, jadi mari kita jaga daerah ini, jangan mudah terpecah belah, ciptakan rasa aman di desa ini, percayakan kepada kami, saya akan bawa persoalan ini ke tingkat atas,” ungkapnya.
Olehnya karena itu, pihaknya meminta agar kantor desa kembali dibuka. Karena ini adalah tempat pelayanan masyarakat, jadi ketika Pemerintah Kecamatan maupun daerah bersurat ke desa, bagaimana terlaksana pelayanan kalau disegel.
” Saya kira masyarakat Desa Gililana lebih paham dengan masalah ini,” tukas Novfri.
Diakhir pertemuan yang berlangsung aman dan kondusif itu, masyarakat akhirnya membuka penyegelan kantor desa sekaligus mencopot seluruh spanduk sebagai bentuk protes yang tertempel di dinding kantor Desa. (*/NAL)
