Sulut-Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah isu ekspansi tambang yang beredar di media sosial, termasuk di Pemerintah menegaskan tidak ada penerbitan izin tambang baru pada masa kepemimpinan Gubernur saat ini.
Kepala Dinas ESDM Sulut, Drs Fransiscus Maindoka, mengatakan aktivitas pertambangan yang berjalan saat ini merupakan kelanjutan dari izin lama seperti Kontrak Karya (KK) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
“Tidak ada ekspansi tambang baru. Semua izin merupakan kebijakan lama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejak berlakunya , kewenangan perizinan tambang mineral logam sepenuhnya berada di pemerintah pusat.
- Wakapolres Korompis Makin “Ganas”, Hari Ke Sidak, 3 Mobil Diduga Akan Tab Solar Diamankan di SPBU
- Hadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Kapolres Junaidy : Momentum Penting Untuk Melakukan Refleksi Diri Bagi Seluruh Personel Polres Morut
- Kapolsek Marsel Tegaskan Pencegahan Karhutla di Wilayah Hukum Polsek Lembo
Terkait perkembangan sektor pertambangan, Maindoka menyebut hal tersebut berupa pengusulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), bukan ekspansi industri.
Selain itu, ESDM memastikan setiap izin tambang mensyaratkan kejelasan status lahan melalui sistem dan tidak dapat diterbitkan jika terjadi sengketa.
Pemerintah juga menegaskan status di wilayah telah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata berdasarkan RTRW terbaru.
Sementara itu, untuk aktivitas pertambangan tanpa izin di , pemerintah mengusulkan penetapan wilayah tersebut sebagai WPR guna menata aktivitas masyarakat secara legal.
ESDM Sulut mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan mengacu pada sumber resmi pemerintah. ***
