DPRD Bitung Tetapkan Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan Dan Trantib Jadi Perda

oleh -4 Dilihat
oleh

Bitung- Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, hingga sinkorinisasi di Pemprov Sulut, DPRD Kota Bitung akhirnya menetapkan 2 buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yakni tentang Penyelenggaraan Karsipan serta Ranperda tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Trantib) menjadi Perturan Daerah (Perda).

Keputusan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna tingkat 2 yang dilaksanakan, Selasa (27/11/2026) yang dipimpin oleh ketua DPRD Kota Bitung, Vivi Ganap, SE didampingi wakil ketua, Ronald Kansil, SH dan Keagen Kojoh, SPi dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bitung, Ir Rudy Theno ST, MT, MAP mewakili walikota, serta para kepala perangkat daerah dan Forkopimda.

Seluruh fraksi dalam pandangan akhirnya menyatakan menyetujui 2 buah Ranperda tersebut, ditetapkan jadi Perda. Walikota Bitung dalam sambutannya yang dibacakan Sekkot, Rudy Theno mengatakan, pemerintah Kota Bitung, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus (Pansus), yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses pembahasan kedua Ranperda,.

“Berbagai koreksi, saran, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dalam pendapat akhir telah dicatat dan diperhatikan secara saksama oleh pemerintah daerah. Seluruh masukan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Theno.

Dikatakannya, Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat akan menjadi landasan pemerintah daerah dalam menata berbagai aspek kehidupan masyarakat. Prioritas pelaksanaannya, kata Rudy, mencakup penataan ketertiban fasilitas umum, bangunan, lingkungan, lalu lintas dan jalan, serta ketertiban sosial.

“Pemerintah Kota Bitung berkomitmen menindaklanjuti berbagai masukan DPRD melalui langkah-langkah konkret di lapangan setelah regulasi tersebut resmi berlaku,” kata Theno. Sementara itu, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan mengatur sejumlah aspek penting dalam pengelolaan administrasi pemerintahan daerah.

Cakupannya meliputi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah, pembinaan kearsipan, penyelenggaraan dan pengelolaan arsip, organisasi kearsipan, pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana.
Selain itu, regulasi tersebut juga mengatur pendanaan dan penyelamatan arsip, peran serta masyarakat, pemberian penghargaan, hingga pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kearsipan.

“Setelah seluruh tahapan pembahasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan rampung dan tercapai kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif, Pemerintah Kota Bitung menyatakan setuju agar kedua Ranperda ditetapkan menjadi Perda Kota Bitung,” tandanya.
Ia berharap kesepakatan tersebut tidak sekadar menjadi produk legislasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bitung.
“Persetujuan ini menjadi langkah bersama pemerintah daerah dan DPRD dalam memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan, menciptakan ketertiban masyarakat, serta membangun tata kelola kearsipan yang lebih tertata dan bertanggung jawab,” pungkasnya.

Sebelum ditetapkan jadi Perda, Ranperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyakarat, merupakan usulan Pemkot Bitung, dengan perangkat daerah pengusul, Satuan Polisi Pamong Praja. Sementara Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perangkat daerah pengusul adalah Dinas Perpusakaan dan Arsi Daerah. Kedua Ranperda tersebut oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD, sebelum akhirnya resmi jadi Perda. (*)

No More Posts Available.

No more pages to load.