Palu-Asisten 1 Bidang Pemerintahan Dan Kesra Pemda Morowali Utara (Morut), Kristen H Masu SSTP MSi, mensosialisasikan terkait Peraturan Bupati (Perbup) Morut Nomor 31 Tahun 2025, Tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Lahan. Perbup tersebut sebagian besar mengatur tentang mekanisme penyelesaian permasalahan secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten.
“Harapan kami dengan diberlakukannya Perbup tersebut nantinya, seluruh persoalan lahan yang seharusnya dapat diselesaikan di tingkat Desa agar bisa dimediasi dan dituntaskan di Desa. Apabila tidak bisa diselesaikan di tingkat Desa, baru diteruskan ke Tingkat Kecamatan. Kemudian jika permasalahan itu, belum bisa terselesaikan di tingkat Kecamatan, baru direkomendasikan untuk dituntaskan di Tim Penyelesaian Lahan tingkat Kabupaten,” tandas Krispen Masu, dihadapan 350 Perangkat Desa, terdiri dari para Kades, Lurah, serta Kepala Lingkungan Se Kabupaten Morut yang mengikuti Sosialisasi di Hotel Sutan Raja di Palu, Selasa (07/10/2025) pagi.
Pada kesempatan itu, Mantan Kabag Adpum Pemda Morut, mendorong agar seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) di bumi tepo asa aroa tercinta, segera membentuk Pos Bantuan Hukum di tiap Desa, dengan tujuan utama untuk membantu Kades, dalam hal penyelesaian permasalahan lahan yang ada di Desanya masing – masing.
Ratusan peserta sangat antusias mengikuti materi sosialisasi tersebut. Karena banyak sekali persoalan lahan yang terjadi di Desa, seperti yang diutarakan Kades Korowou, Djefry Tomuka. Ia mengatakan, bahwa dengan adanya Perbup tersebut, maka secara otomatis mekanisme penyelesaian permasalahan lahan telah memiliki panduan yang jelas. (NAL)
- Wali Kota Tomohon Temui Kepala BPOM RI, Bahas Dukungan untuk TIFF 2026 dan Usulan Pembangunan Laboratorium BPOM
- Diduga Langgar Kesepakatan, Warga Tanjung Merah Bakar PT Futai, Polisi Pasang Police Line
- Wawali Tomohon dan Staf Khusus Presiden Bahas Penguatan UMKM, Ekonomi Digital, dan Sektor Unggulan Daerah
