Kerjasama TNKS Dengan PT DSE Dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Diduga Kangkangi Undang-Undang

Sumbar – Kerjasama antara PT.DSE (Dempo Sumber Energi) dengan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) mendapat kritikan tajam dari FPII Korwil Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Sebab  PT.DSE (Dempo Sumber Energi) dalam melakukan pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di Nagari Pelanggai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat diduga  dalam hal pengembangannya berdampak pada penggenangan yang mengenai kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Soni,SH Ketua FPII (Forum Pers Independent Indonesia) Korwil kabupaten Pesisir Selatan yang juga aktivis lingkungan hidup mengatakan kepada awak media bahwa dengan terbitnya surat kerjasama antara PT.DSE (Dempo Sumber Energi) dengan TNKS (Taman Nasional Kerinci Seblat) telah mengangkangi UU No.17 Tahun 2019 tentang sumberdaya air pada pasal 33 yang bunyinya melarang terhadap pendayagunaan air di dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dengan sanksi pidana dan denda pada pasal 69 paling singkat 18 (delapan belas bulan) dan paling lama 6 (enam tahun) dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,- (dua miliyar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah).

“Ini kan undang-undang yang mengatakan,bukan saya tapi kenapa pejabat negara sendiri yang melanggar undang-undang tersebut dengan mengangkanginya dan menerbitkan perjanjian kerjasama di dalam kawasan hutan TNKS,”Terang Soni.

Lanjut Soni, sebagai media dan aktivis Lingkungan Hidup kami berhak melakukan gugatan Legal Standing dan hak gugat organisasi Class Action sesuai dengan UU No.32 Tahun 2009 pasal 92 ayat 1 terkait apa yang telah di lakukan oleh PT.DSE (Dempo Sumber Energi) melakukan pekerjaan pembangunan PLTM pelangai gadang dan perasana penunjangnya yang berada dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) ternyata berdampak pada pengenangan air yang mengenai kawasan hutan TNKS seluas ± 6 haktar.

Sebelumnya awak media konfirmasi kepada Plt Kepala Balai Ir.Pratono Puroso,M.Sc (via tlp)  mengatakan bahwa hanya melakukan kebijakan-kebijakan dari pimpinan dan tetap mengatur dengan peraturan yang ada.

“Karena Kepala TNKS pensiun jadi saya sebagai Plt Kepala Balai saat ini dan benar saya yang menanda tangani surat PKS (Perjanjian Kerj Sama) tersebut selaku Plt Kepala Balai TNKS.” jelasnya.

“Sebenarnya saya tidak mengikuti dari awal apa yang terjadi apakah pihak PT.DSE (Dempo Sumber Energi) ada melibatkan Direktorat Jendral KSDAE pada awal pembangunannya sebab dampak dari pekerjaanya ada menggenangi kawasan hutan TNKS.”Ujarnya.

Dikatakan Pratono Puroso, nantinya kami akan sampaikan kepada pimpinan kita di Jakarta untuk di lakukan evaluasi apakah memang kerjasama yang di buat telah benar atau ada kesalahan dalam pelaksanaanya.

“Kalau memang ada selisih jumlah luas 2,8 Ha yang di ajukan mereka pihak PT.DSE kepada Direktorat Jendral KSDAE itu harus di evaluasi ulang,” ungkap Pratono Puroso.

Terpisah Kepala Bidang 2 wilayah Sumbar  Ahmad Darwis saat di temui awak media, Senin ( 31/05/2021) mengatakan terkait permasalahan ini silahkan langsung tanyakan ke Jakarta ke Gedung Manggala Bhakti karena saya hanya pelaksana kegiatan di lapangan yang mengeluarkan izin tersebut adalah wewenang Dirjen KSDAE.

“Dan bila memang ada selisih kerjasama yang di ajukan oleh pihak PT.DSE (Dempo Sumber Energi) kepada Direktorat Jendral KSDAE yang telah di sepakati kita akan chek secepatnya dan bila ada selisih kita akan minta pertanggung jawaban dari PT.DSE (Dempo Sumber Energi),”tegas Darwis. (Redaksi)

Sumber:FPII Korwil Pesisir Selatan Sumbar

Related posts