Jakarta – Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring M.Si, menghadiri pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional atau Musrenbangnas 2019, bertempat di Room Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (9/5/2019).
Musrenbangnas yang dibuka Presiden Ir Joko Widodo diselenggarakan oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN). Adapun tema kegiatan ini adalah “Peningkatan Sumberdaya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas”.
Adapun laporan pelaksanaan Musrenbangnas 2019, Penyusunan Visi Indonesia 2045 dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, yang disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, sekaligus menyerahkan dokumen rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dan RKP 2020 kepada Presiden Joko Widodo.
Bupati Minahasa dalam tanggapannya mengatakan, dalam RKP 2019, Bappenas telah mengusulkan lima prioritas nasional, 24 Program Prioritas (PP), dan 102 Kegiatan Prioritas (KP),yang sudah di rangkum dalam Lima prioritas nasional, pertama pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Kedua, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman. Ketiga, peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif. Keempat, pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air, dan kelima, stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum.
“Penetapan lima prioritas nasional tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjawab isu-isu strategis tahun 2019,” ujar Bupati ROR.
Tujuan pelaksanaan persidangan Musrenbangnas 2019 yaitu menyepakati usulan kegiatan antara Bappenas, dan pemerintah provinsi per Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (Pro-P), output/sub-output K/L yang mendukung Pro-P serta usulan daerah terkait Prioritas daerah yang mendukung Proyek Pembangunan sebagai bahan penyusunan RKP 2020.
Selain Presiden RI, hadir juga Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Menteri BPN Kepala Bappenas, Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang PMK, Menko Bidang Kemaritiman, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Reset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri PU dan PR, Menteri Perhubungan, seluruh gubernur, Kepala Bappeda provinsi beserta Bupati dan Walikota. (Ronny Rantung)
Komentar