Gorontalo-Desakan pencopotan Kapolda Gorontalo menguat menyusul sorotan terhadap masih masifnya dugaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), khususnya di Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Popayato Barat.
Zulfikar Daday, fungsionaris bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI sekaligus masyarakat asli Popayato, menilai kondisi tersebut tidak boleh terus dianggap sebagai persoalan biasa. Ia mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Polda Gorontalo dalam memastikan hukum benar-benar bekerja di lapangan.
“Kami meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi serius dan mencopot Kapolda Gorontalo apabila terbukti gagal menjalankan tanggung jawabnya. Copot kalau memang gagal. Jangan biarkan hukum rusak dan marwah institusi ikut rusak,” tegas Zulfikar.
Menurutnya, masyarakat sudah terlalu lama melihat persoalan PETI berlangsung. Ia mempertanyakan mengapa aktivitas yang diduga ilegal masih dapat ditemukan ketika aparat seharusnya memiliki kewenangan dan perangkat untuk melakukan penindakan.
“Beliau tahu, masyarakat juga tahu. Pertanyaannya, kalau memang tahu, mengapa PETI masih masif? Jangan sampai masyarakat melihat penanganan hanya sebatas formalitas dan pencitraan. Kami membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan,” ujarnya.
Zulfikar menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk melemahkan institusi Polri, tetapi justru mendorong agar institusi tersebut kembali menunjukkan ketegasan dalam menegakkan hukum.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan memasukkan laporan ke Propam Mabes Polri terkait dugaan pelanggaran etik dan dugaan pembiaran, dengan membawa fakta serta bukti yang menurutnya telah dikumpulkan.
“Kami akan masifkan persoalan ini bersama teman-teman di daerah dan di ibu kota. Kami akan dorong melalui jalur hukum dan mekanisme pengawasan resmi. Kalau ada dugaan pelanggaran etik atau pembiaran, biarkan mekanisme Propam yang menguji dan membuktikannya,” kata Zulfikar.
Ia menambahkan, pihaknya juga mempertanyakan apakah lemahnya penindakan terhadap PETI semata-mata persoalan ketidakmampuan atau terdapat faktor lain yang perlu diperiksa secara serius.
“Kami curiga dan mempertanyakan. Karena itu, bukan kami yang akan menjadi hakim. Kami serahkan dugaan ini kepada mekanisme pemeriksaan yang berwenang. Yang kami tuntut hanya satu: buka fakta, periksa, dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Zulfikar meminta Kapolri tidak menutup mata terhadap keresahan masyarakat di Gorontalo, khususnya Pohuwato.
“Kalau seorang pimpinan gagal, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban. Jangan mempertahankan jabatan hanya demi citra institusi. Polri harus menunjukkan bahwa tidak ada jabatan yang kebal dari evaluasi ketika kepercayaan publik mulai runtuh,” pungkasnya. (*IR)
