Pohuwato – Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga di dampingi Wakil Bupati Suharsi Igirisa membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten Pohuwato tahun 2023 dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Kemiskinan kabupaten Pohuwato tahun 2022 yang berlangsung di gedung Panua kantor Bupati, Senin, (31/1/2022).
Hadir pada kegiatan itu, Ketua DPRD, Nasir Giasi, Sekda Iskandar Datau, Kepala BPS, KPPN Marisa, pihak perbankan, PDAM, PLN, para assisten, pimpinan OPD.
Dalam sambutannya, Bupati Saipul mengatakan Forum Konsultasi Publik adalah sebuah proses perencanaan pembangunan daerah dalam rangka menyepakati RKPD 2023. RKPD ini merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting dan strategis karena merupakan tahun kedua untuk tahapan RPJMD 2021-2026 sekaligus evaluasi terhadap capaian-capaian pembangunan yang telah dilaksanakan tahun kemarin serta menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi guna perbaikan kedepannya.
“RKPD ini akan menentukan arah kebijakan pembangunan kabupaten pohuwato tahun 2023 serta mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023,” Jelas Bupati Saipul.
- Arnold Poli Tegaskan LPM Tomohon Sah dan Legal, Lantik Pengurus 5 Kecamatan dan 44 Kelurahan Periode 2026–2031
- Langkah Nyata Pembangunan, Desa Lebak Anyar Gelar Musdes Penyusunan RKPDES 2027 dan Laporan Realisasi Semester I
- Hadiri Kawin Massal, Bupati Michael Thungari Terima Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Dari Provinsi Sulawesi Utara
Masih menurut Bupati Saipul, Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD kabupaten pohuwato diharapkan dapat menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap prioritas, sasaran dan program pembangunan daerah, sehingga nantinya dapat diperoleh komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan di kabupaten Pohuwato serta diharapkan dapat disusun secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
Sebagai laporan, kegiatan yang diikuti 150 peserta pemangku kepentingan pembangunan itu bertujuan menyinergikan program/kegiatan perangkat daerah agar tepat sasaran, tepat lokus pada desa/kelurahan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan di kabupaten pohuwato dengan harapan dapat menurunkan angka kemiskinan di kabupaten pohuwato. (*/HS)
