Bupati ROR Hadiri Rakor Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Di Tomohon

Tondano – Bupati Minahasa Ir Royke O. Roring M.Si menghadiri acara kegiatan rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Pencegahan Dan Penindakan), bertempat di Aula Rumah Dinas Walikota Tomohon, Selasa (23/4/2019)

Di hadir pimpinan tim pencegahan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Budi Waluya SE, MBA, (Ketua koordinasi wilayah IX Koordinasi KPK RI Dwi Aries Sudarto, SH bersama rombongan KPK RI, Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak, Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan, Bupati Mitra James Sumendap SH, Wakil Bupati Minsel Frangky Wongkar SH, Wakil Bupati Sitaro John Palundung SE, Sekda Kab. Minut Ir. Jemmy H Kuhu MA, Sekda Kota Bitung DR. Audy Pangemanan, Sekda Kab. Sangihe Edwin Roring SE. ME.

Dalam sambutannya  Walikota Tomohon Jimmy F Eman, SE, Ak,CA, di sampaikan Wakil Walikota Seyerly Adelyn Sompotan merasa bangga dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi RI kepada kota Tomohon sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini yang dimaksudkan untuk memonitor dan mengevaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada 9 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulut.

Sementara itu Bupati Minahasa Ir Royke O. Roring M.Si mengatakan rapat ini sangat penting untuk dilaksanakan khususnya dalam memberikan kesadaran dan tekad yang kuat kepada pejabat daerah khususnya  di kabupaten Minahasa serta seluruh aparatur daerah untuk tidak melakukan korupsi

“Kegiatan ini selain sebagai ajang silaturrahmi antara Pemerintah Daerah dengan KPK RI juga sebagai upaya meningkatkan konsolidasi dan komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan Korupsi.” ujar Bupati ROR.

Pembawa materi disampaikan Oleh pimpinan Tim Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Budi Waluya SE, MBA dan Ketua Koordinasi wilayah IX Koordinasi KPK RI Dwi Aries Sudarto, SH, yaitu capaian MCP (Monitoring Centre Of Prevention) 2018 dan penyusunan rencana aksi 2019.

Progres Renaksi Korsupgah Pemkab melalui perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah. Evaluasi 2018 meliputi belum optimalnya pemenuhan evidence yang dilakukan oleh OPD terkait, koordinasi yang kurang maksimal antar OPD, kurangnya memahami indicator capaian MCP, dan beberapa evidence yang harus dipenuhi dalam MCP diluar kuasa pemda.

Dalam kesempatan itu Pemerintah kota Tomohon menyerahkan cendramata kepada Tim KPK dan Pemerintah Kabupaten Minahasa. (Ronny Rantung ).

Related posts

Leave a Comment